Wujudkan Pembangunan Desa melalui Reforma Agraria

JAKARTA - Kebijakan pemerintahan Jokowi-JK yang memilih jalan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan sebagai bagian dari Nawacita merupakan antitesa dari pembangunan yang selama ini berorientasi pada industri-perkotaan.

"Pembangunan dari pinggiran dan desa diwujudkan melalui percepatan reforma agraria, baik melalui distribusi tanah negara terlantar, pemanfaatan tanah kehutanan melalui perhutanan sosial, dan perlindungan hak kepemilikan tanah masyarakat melalui sertifikasi (SHM)," kata Ketua Dewan Penasihat Poros Jokowi untuk Desa (Pojok Desa), Sugeng Suparwoto, di Jakarta, Senin (21/5).

Dijelaskan, reforma agraria adalah jalan terbaik dan telah terbukti di berbagai negara sebagai upaya mengatasi kemiskinan dan ketimpangan sosial-ekonomi di pedesaan. Ketersediaan tanah pertanian yang cukup dengan ditopang teknologi, pasar dan sumberdaya yang baik akan menciptakan kesejahteraan dan kedaulatan petani Indonesia di rumahnya sendiri.

"Karena itu, langkah Jokowi-Jk mencanangkan reforma agraria dan percepatan pembangunan pedesaan sudah sangat tepat untuk memutus lingkaran kemiskinan dari akarnya," ujarnya.

Terkait Pojok Desa, Sugeng menjelaskan akan dideklarasikan pada 22 Mei 2018 di Gedung Joeang, Jakarta. Deklarasi dihadiri para utusan perwakilan kelompok-kelompok tani dan tokoh-tokoh masyarakat desa dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Lampung.
Halaman Selanjutnya....