World Water Fund Harus Terjangkau oleh Negaranegara Kepulauan

JAKARTA - Model pendanaan campuran atau blended finance seperti Dana Air Dunia (Global Water Fund) harus terjangkau sehingga bisa mengatasi permasalahan air di negara-negara kecil terutama di Kepulauan Pasifik.

Dengan terjangkaunya dana tersebut, maka bisa dimanfaatkan untuk proyek pembiayaan infrastruktur air dan sanitasi.

Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Herry Trisaputra Zuna, merujuk pada negara Fiji yang tengah berupaya meningkatkan penguatan ketahanan air dengan menyuarakan perlunya Global Water Fund di ajang World Water Forum ke-10 tahun 2024 di Bali.

"Kita harus menerjemahkan (Global Water Fund) bagaimana proyek yang di-deliver tadi bisa affordable.

Tadi seperti negara Fiji, misalnya, ini tentu bisa kita kombinasikan antara resources yang biayanya lebih murah dengan private sector yang lebih komersial sehingga overall nanti lebih terjangkau," kata Herry kepada Antara, Senin (20/5).

Menurutnya, Global Water Fund juga dapat menjadi salah satu sarana pembiayaan infrastruktur air dan sanitasi untuk negara-negara berkembang lainnya.

Herry menyampaikan bahwa pembiayaan di sektor air dan sanitasi saat ini masih sangat bergantung pada pemerintah maupun swasta yang jumlahnya masih sangat sedikit dibandingkan dengan kebutuhan pembiayaan di sektor tersebut.

Sebab itu, Indonesia menginisiasi adanya Global Water Fund untuk dibahas bersama dalam World Water Forum 2024.

"Base inisiasi ini diharapkan bisa mendorong pihakpihak terkait secara global memahami perlunya pembentukan Global Water Fund," katanya.

Akses Air Bersih

Sebelumnya, pemerintah Fiji, seperti halnya Indonesia, turut mendorong pembentukan Global Water Fund untuk membantu pengembangan akses air bersih untuk kebutuhan manusia di negara-negara berkembang dan kawasan Pasifik.

"Kita perlu menemukan sesuatu (pendanaan) seperti apa yang kita punya untuk perubahan iklim.

Kita punya dana global untuk perubahan iklim dan mengapa tidak ada yang memberikan dana air sehingga mereka bisa membantu mengatasi masalah air untuk negara-negara berkembang di kawasan (Pasifik)," kata Presiden Fiji, Wiliame Katonivere.

Fiji, kata Katonivere, belum dapat mengembangkan akses air bersih atau water development sendiri karena keterbatasan kapasitas negara Kepulauan Pasifik itu sehingga diperlukan suatu sistem pendanaan global.

"Kami tidak bisa mengembangkannya karena kemampuan kami terbatas, tetapi dengan adanya dana global (air) dan kami punya keahliannya, kami punya orang-orang yang berpengalaman di bidang itu, kami bisa mengatasi masalah air.

Tidak hanya di Fiji, tetapi untuk negara pulaupulau Pasifik lainnya," kata Katonivere.

Saat ini, terdapat 2,2 miliar masyarakat di dunia yang tidak dapat mengakses air bersih.

Global Water Fund yang diproyeksikan untuk kebutuhan infrastruktur air, mitigasi krisis atau bencana terkait air, adaptasi perubahan iklim, serta mekanisme pemantauan, akan menjadi langkah nyata mengatasi masalah air dunia.

Peneliti Mubyarto Institute, Awan Santosa, mengatakan pendanaan air harus diselesaikan, namun harus diimbangi peningkatan kapasitas masyarakatnya dan persoalan lainnya.

Masalah air perlu dipecahkan sampai ke akar permasalahannya juga, dalam hal ini kapitalisme global yang eksploitatif terhadap alam dan lingkungan.