Wisnu Wibowo: Atasi Dampak Inflasi Butuh Kebijakan Yang Proaktif

Jakarta - Pakar ekonomi dari Universitas Airlangga, Wisnu Wibowo mengatakan, untuk membantu mengatasi dampak inflasi, pemerintah perlu melakukan berbagai upaya lain yang lebih konkret. "Untuk menyembuhkan atau mengatasi dampak inflasi diperlukan kebijakan dan regulasi yang lebih proaktif, terutama untuk pengembangan usaha produktif masyarakat,"kata Wisnu Wibowo ketika dihubungi Koran Jakarta, Senin (12/9).

Selain itu, kata Wisnu, kebijakan pajak yang memberatkan masyarakat maupun pengusaha sebaiknya ditahan terlebih dahulu.

Menurut dia, situasi saat ini bukan hanya masyarakat miskin yang membutuhkan pertolongan. "Golongan lain seperti golongan rentan miskin dan kalangan pengusaha pun membutuhkan bantuan," kata Wisnu menanggapi upaya pemerintah mengendalikan inflasi yang melonjak sebagai dampak kenaikan BBM.

Sebagaimana diberitakan media ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar pemerintah daerah (pemda) dengan inflasi tinggi segera melakukan intervensi. "Lakukan intervensi dengan menggunakan dana APBD. Ini kabupaten dan kota yang inflasinya tertinggi, tolong dilihat dan agar segera dilakukan intervensi di lapangan," kata Presiden Joko Widodo dalam Rapat Pembahasan "Pengendalian Inflasi dengan Seluruh Kepala Daerah" yang dilakukan secara "hybrid" di Istana Negara Jakarta, Senin (12/9).

Dijelaskan Wisnu, kenaikan BBM akan berdampak pada penurunan produksi maupun kenaikan bahan baku yang pada akhirnya berdampak pada penurunan volume penjualan.

Karena itu, bantuan-bantuan lain seperti pembukaan akses pasar, akses permodalan dan lainnya sangat perlu digalakkan oleh pemerintah.

"Dikhawatirkan, dampak kenaikan BBM akan menaikan suku bunga pinjaman, sehingga beban pinjaman untuk UMKM akan ikut meningkat. Efek spiral tersebut tentunya akan semakin menjatuhkan,"tambahnya.