Wimboh Santoso

Setahun kemudian, UU No 21 tentang OJK disahkan, tepatnya pada 22 November 2012. Lembaga independen ini berfungsi mulai 31 Desember 2012 menggantikan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan yang selama ini dilakukan oleh Kementerian Keuangan melalui Badan Pengawas Pasar Modal serta Lembaga Keuangan (Bapepam-LK).

Pada akhir tahun 2013, giliran fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan perbankan oleh Bank Indonesia (BI) dialihkan ke OJK. OJK tergabung dalam Forum Koordinasi Stabilitas Sektor Keuangan (FKSSK) bersama Kementerian Keuangan, BI, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). FKSSK merupakan protokol koordinasi untuk menjaga stabilitas sistem keuangan.

Terbentuknya OJK bukan tanpa kontroversi. Banyak pihak yang meragukan bahkan mengkritik karena berbagai ketakutan yang fundamental. Seperti di beberapa negara yang tidak sukses menerapkan sistem pada otoritas ini. Bahkan, Bank Dunia sempat mengingatkan masa transisi OJK di tengah krisis yang masih melanda dunia akan membahayakan Indonesia.

Saat ini, OJK tengah melakukan transisi kepemimpinan dari Muliaman D Hadad ke Wimboh Santoso. Mantan kepala perwakilan BI di New York itu ingin membawa OJK menjadi lebih efisien dan efektif. Salah satu keberanian Wimboh yang patut dipuji adalah memangkas dua jabatan satuan kerja setingkat deputi komisioner. Sebelumnya berjumlah 18 menjadi 16 satuan kerja organisasi setingkat deputi komisioner.

Perubahan ini bukan hanya bagian dari tour of duty untuk melaksanakan proses regenerasi dan pengembangan SDM semata, namun juga menjadi bagian dari langkah penguatan peran dan fungsi OJK untuk bekerja lebih baik. Perubahan organisasi ini bagian dari komitmen OJK untuk menjadi otoritas yang kredibel dan relevan bagi masyarakat dan industri jasa keuangan serta berkontribusi pada pertumbuhan dan pemerataan perekonomian nasional.

OJK juga sudah menerapkan pengurangan fasilitas dinas dewan komisioner OJK, seperti perjalanan dinas dalam negeri dengan jarak tempuh kurang dari dua jam menggunakan kelas ekonomi. Untuk perjalanan dinas luar negeri menggunakan kelas bisnis dan hanya untuk kegiatan yang berdampak kepada pengawasan industri keuangan dan perekonomian Indonesia.

Upaya efisiensi dilakukan untuk mengevaluasi tata persuratan yang akan memanfaatkan teknologi digital sehingga mengurangi penggunaan kertas (paperless), rekrutmen pegawai baru hanya untuk hal yang bersifat mendesak, dan mengurangi seremonial yang tidak penting.

Untuk mengetahui apa saja yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja OJK dalam beberapa tahun ke depan, wartawan Koran Jakarta, Achmad berkesempatan mewawancarai Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso, pada beberapa kesempatan, di Jakarta, baru-baru ini. Berikut petikan selengkapnya.

Setelah terpilih menjadi Kepala OJK, apa yang akan Anda lakukan?

Beberapa poin yang sangat penting bagaimana dewan komisioner OJK menjadi role model dalam konteks monitoring dan coaching. Harapannya bisa ditiru oleh semu lapisan OJK di bawahnya. Misalnya, harus hidup sederhana, humble. Ya pokoknya jadi role model yang baguslah. Saya mengharapkan OJK dapat berkomunikasi dan bersinergi dengan lembaga lain, seperti BI, Kementerian Keuangan, LPS, dan lainnya.

Dalam paparan Anda salah satunya ingin berhemat, bagaimana itu diwujudkan?

Anggaran perlu lebih efisien dan digunakan untuk program prioritas. Kalau kemarin banyak di anggaran untuk perjalanan dinas misalnya, nanti akan dilihat lagi. Saya minta bisa dikurangi. Tidak hanya perjalanan dinas saja yang akan dikurangi, tetapi anggaran di semua bidang, misalnya seminar-seminar. Kami ingin anggaran diarahkan untuk kegiatan-kegiatan yang terukur.

Kami akan manfaatkan teknologi untuk efisiensi ini. Misalnya, rapat cukup dengan menggunakan alat komunikasi sehingga nantinya tidak terlalu sering rapat tatap muka.

Kabar yang beredar, Anda aktif di IMF. Bagaimana Anda bisa menjaga netralitas OJK nantinya?

Terkait intervensi saya jawab tidak. Saya di sana justru mempromosikan Indonesia, memperkenalkan Indonesia. Kita harus mempengaruhi IMF untuk kepentingan Indonesia.

Bagaimana dengan stabilitas sistem keuangan?

Untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, kami akan menyinergikan kebijakan dan pengawasan. Selain itu, deteksi dini, berbagai monitoring dan riset terkait sektor keuangan. Dengan demikian, OJK tidak hanya mengedepankan stabilitas, tapi juga sinergi mendorong pertumbuhan ekonomi.

Seperti apa itu?

Penguatan kebijakan. Kami akan pilih mana saja kebijakan prioritas, seperti di kantong-kantong perekonomian yang masih lambat dan kemiskinan yang cukup tinggi.

Terkait dengan pasar modal?

Memang pasar modal kita masih dangkal dan pendalaman itu sangat penting. Caranya dengan memperbanyak instrumen seperti commercial paper jadi alternatif investasi.

Bagaimana dengan tranformasi di OJK?

Kami meyakini tranformasi itu juga menjadi bagian terpenting dalam melangkah ke depan. Hal itu dilakukan, antara lain dengan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sinergi antarlembaga. Dengan berbagai program tadi, kami berharap terjadi optimalisasi peran OJK dalam rangka mendorong pembangunan.

Pembangunan di Tanah Air masih terkonsentrasi di Jawa, pendapat Anda?

Selama ini, pembangunan memang hanya berpusat di kota-kota besar. Apalagi di luar Jawa, porsinya sangat kecil. Untuk itu, kami sudah mengidentifikasi target pembangunan dan arah kebijakan. Bagaimana menstimulasi pertumbuhan ekonomi di sana sehingga pembangunan berkesinambungan dan terjaga.

Bagaimana jika dikaitkan dengan ketimpangan?

Rasio gini Indonesia dalam beberapa tahun terakhir memang cenderung stagnan. Oleh sebab itu, OJK ditantang untuk dapat merangsang pertumbuhan ekonomi sehingga berdampak pada perekonomian masyarakat berpenghasilan rendah.

Di luar Jawa masih minim infrastrukturnya, seperti daya listrik lebih rendah dari kebutuhan. Ada juga persoalan lain, irigasi dan transportasi misalnya. Jadi, pembangunan itu harus simultan, tidak hanya mendorong kredit UMKM, tapi infrastruktur juga harus digenjot.

Apakah ini termasuk mempermudah layanan keuangan di daerah terpencil?

Akses keuangan di daerah pinggiran, terutama tetap dijalankan melalui program layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif (Laku Pandai). Dengan demikian, agen Laku Pandai diharapkan menjadi jembatan untuk mengedukasi masyarakat di daerah pinggiran. Akses sangat perlu karena sekarang tidak mungkin kita selalu mendirikan cabang dan hadir secara fisik.

Apakah semua orang bisa menjadi agen Laku Pandai?

Ada regulasi tentang agen sehingga agen tidak sembarangan. Tujuannya, supaya agen nanti bisa bersinergi dengan lembaga keuangan lain, termasuk lembaga keuangan mikro.

Langkah pertama apa yang akan Anda lakukan?

Ekspektasi stakeholder terhadap kinerja OJK mengharuskan OJK lebih efektif dalam bekerja dan efisien menggunakan anggaran sebagai bentuk akuntabilitas keuangan.

Misalnya dalam hal apa?

Perampingan pejabat di tingkat deputi komisioner ini bukan hanya sebagai bentuk efisiensi OJK saja, tapi bertujuan mempercepat proses dalam pengambilan keputusan dengan tetap menjaga kualitas dan manfaatnya yang akan dirasakan oleh masyarakat. Kita mungkin memerlukan deputi komisioner lebih sedikit dari sekarang, termasuk juga dalam mengurangi fasilitas anggota dewan komisioner OJK dan perjalanan dinas.

Efisiensi ini dijamin tidak akan mengganggu tugas. Karena kegiatan yang tidak terkait langsung dan tidak memotong kegiatan pengawasan. Dengan begitu, kami bisa lebih hemat satu triliun rupiah. Bahkan, bisa lebih besar lagi.

Kami perkirakan bisa 100 miliar rupiah sampai 200 miliar rupiah di akhir tahun. Kami harus rela dengan jangka pendek tidak usah mobil mewah dan juga selektif dalam memilih perjalanan dinas.

Berapa anggaran OJK tahun ini?

OJK menganggarkan 4,37 triliun rupiah untuk menjalankan fungsi kelembagaan. Dana ini mayoritas diambil melalui pungutan dari industri keuangan tahun lalu sebesar 86 persen dan dialokasikan untuk kegiatan administratif, 10 persen operasional, dan 3,13 persen untuk pengadaan aset.

Apa tantangan OJK ke depan?

Tantangan kami ke depan adalah pembenahan internal dan masalah anggaran OJK yang diperkirakan akan defisit. Selama lima tahun ke depan (2017-2022) tidak ada perubahan struktur penerimaan. Tapi, kami optimistis bisa mencegah itu dengan efisiensi. Seberapa jauh kami bisa melakukan efisiensi, nanti dilihat.

Anggaran terserap untuk apa saja?

Informasi sekarang banyak pengeluaran untuk SDM. Makanya, kami optimalkan SDM dan kegiatan prioritas. Efisiensi ini akan menjadi fokus kami sekarang.

Pandangan Anda terkait perkembangan teknologi dalam rangka pengawasan?

Dengan strategi pengawasan perbankan berbasis IT ini akan meningkatkan efisiensi. Dalam pengawasan perbankan selalu menerjunkan banyak orang untuk mengaudit atau mengawasi bank sehingga membutuhkan biaya besar.

Teknisnya seperti apa?

Ke depan, kami akan optimalkan penggunaan teknologi. Bukan saja di produk perbankan, tapi juga jasa keuangan lainnya. Jadi dengan teknologi, informasi bisa kami terima tanpa harus mengirim orang dulu. Apalagi jumlah bank begitu besar sehingga tidak mungkin saat ini menggunakan cara tradisional.

Kalau mengirim orang sebanyak- banyaknya bisa, tapi itu memakan waktu lama. Teknologi akan kami manfaatkan dengan kerja sama berbagai pihak, terutama lembaga pendidikan di daerah. Dengan teknologi, kami yakin bisa.

Soal iuran itu bagaimana?

Ribut-ribut mengenai iuran, kami kan belum tahu besarannya berapa. Ini perlunya berapa sih sebenarnya, nanti kami diskusikan. Mudah-mudahan iurannya bisa lebih murah sehingga kami bisa alokasikan dana itu untuk kebijakan yang lebih konkret. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan OJK, tiap sektor usaha wajib dipungut. Biaya pungutan tahunan perbankan sebesar 0,045 persen dari aset.

N-3