Waspadai Penyimpangan Bansos

JAKARTA - DPR RI mengendus adanya indikasi kuat ketidaktransparan data subsidi perlindungan sosial dan energi bagi keluarga tak mampu. Karenanya, KPK bersama Kejaksaan Agung diharapkan mengungkapkan indikasi penyimpangan uang negara lewat data yang tak aktual dan akurat terkait biaya pokok produksi bahan bakar minyak (BPP BBM) dan penerima subsidi bantuan sosial serta bantuan langsung tunai (BLT) BBM.

Anggota Komisi VI DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, mempertanyakan anggaran BLT BBM untuk 20,65 juta keluarga tak mampu bersumber dari realokasi anggaran subsidi BBM. Dia menuturkan pemerintah pada 3 September 2022 menyebutkan lebih dari 70 persen subsidi BBM dinikmati kelompok mampu, karenanya sebagian subsidi energi dialihkan untuk BLT BBM senilai 12,4 triliun rupiah untuk 20,6 juta keluarga tak mampu yang sudah dialokasikan sebelumnya dan subsidi senilai 9,6 triliun rupiah untuk 16 juta pekerja dengan upah di bawah 3,5 juta rupiah.

"Alokasi APBN untuk BLT sebesar 28,8 triliun rupiah dari pos perlindungan sosial dan ditambah 12,4 triliun rupiah dari relokasi anggaran APBN untuk subsidi BBM untuk 20,6 keluarga tidak mampu. BLT Perlindungan Sosial 28,8 triliun rupiah untuk 20,6 juta keluarga tidak mampu, artinya per-keluarga tidak mampu seharusnya mendapatkan 1,39 juta rupiah dari BLT, " ujarnya di Jakarta, Selasa (6/9).

Rieke pun mempertanyakan dari mana sumber penerimaan data subsidi energi BBM, termasuk bagaimana prosedur dan mekanisme, serta indikator dan variabel pendataan yang digunakan sebagai acuan penerima subsidi BBM. Dia mengatakan, apakah terjadi duplikasi anggaran untuk BLT BBM dan subsidi bagi pekerja dari APBN perlindungan sosial dan realokasi anggaran subsidi BBM September 2022.

"Apakah data 20,6 juta warga penerima BLT perlindungan sosial dan 20,6 juta penerima BLT BBM adalah data yang sama?" katanya.
Halaman Selanjutnya....