Waspadai Ancaman Pengangguran

Revolusi Industri 4.0 diperkirakan akan berdampak pada hilangnya sejumlah profesi baru dan munculnya sejumlah profesi baru.

JAKARTA - Rencana pemerintah memacu sektor perindustrian melalui revolusi industri generasi keempat diperkirakan akan mendatangkan permasalahan baru, terutama di pasar tenaga kerja. Di satu sisi, Revolusi Industri 4.0 dikhawatirkan akan menggerus sejumlah profesi. Namun di sisi lain, gagasan tersebut diyakini akan membuka peluang kemunculan beberapa profesi baru.

Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker), Bambang Satrio Lelono, menyebutkan, khusus pada 2026-2030, pekerjaan yang bakal turun meliputi ahli las, staf akuntan, operator mesin, truk, dan ahli mesin. "Itu akan digeser dengan profesi baru, seperti perancang, pemogram kecerdasan buatan, perancang dan pengendali mesin otomatis, serta perancang software dan game online," ungkapnya dalam diskusi soal Revolusi Industri 4.0 di Jakarta, Senin (16/4).

Bambang menjelaskan, sebelum 2026, perkembangan sejumlah profesi juga telah turun karena digeser oleh beberapa profesi lainnya. Penurunan profesi lama itu terjadi secara berkala, yakni pada 2017 hingga 2020 serta pada 2021 hingga 2025. Revolusi industri 4.0 bahkan bisa menggeser 50 persen dari jumlah pekerjaan yang ada sekarang ini.

Meskipun ada potensi hilang, pemerintah meminta masyarakat tidak khawatir karena setiap perubahan pasti ada peluang pekerjaan yang baru. Pemerintah, terang Bambang, sudah menyiapkan pemetaan jabatan-jabatan pekerjaan baru akibat dampak dari Revolusi Industri 4.0.

Strategi bersama transformasi industri ini harus menyesuaikan diri dengan kompetensi dan pasar tenaga kerja. Orang yang bisa beradaptasi akan mampu bersaing dalam setiap perubahan era industri. Sebagai contoh, ke depan produk mobil listrik akan menjadi andalan di pasar otomotif. Karena itu, desain pendidikan mulai tingkat SMK dan perguruan tinggi harus menuju ke sana.

"Kuncinya adalah diperlukan strategi bersama transformasi industri, pemetaan jabatan-jabatan baru dan pemenuhan skill yang sesuai dengan kebutuhan industri," jelas Bambang.

Data Kemenaker menyebutkan, total angkatan kerja (usia produktif) mencapai 192 juta orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 128 juta angkatan kerja, 64 juta bukan angkatan kerja produktif (ibu rumah tangga dan lain-lain). Dari angkatan kerja sebesar 121 juta orang, sebanyak 7,04 juta orang adalah penganggur terbuka. Sementara dalam pasar kerja jumlah pekerja paruh waktu atau setengah menganggur sangat besar sekitar 51 juta orang.

Sebanyak 60 persen berpendidikan SMP ke bawah, sebanyak 27 persen pendidikan SMA sederajat, dan 12 persen lulusan perguruan tinggi. Dari komposisi ini angkatan kerja nasional 88 persen didominasi operator dan hanya 12 persen memiliki kemampuan perekayasa (engineer).

Dari data Kemenaker ini, justru pendidikan menengah ke atas yang banyak menganggur. "Hal ini yang harus diantisipasi sejak di pendidikan menengah dan tinggi," kata Bambang.

Dibutuhkan Modal

Pada kesempatan sama, Menteri Perindustrian, Airlangga Hartanto, menegaskan untuk memasuki Revolusi Industri 4.0, dibutuhkan modal besar pasar domestik dan universitas yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia.

Modal lainnya, Indonesia hingga 2030 masih menikmati bonus demografi, di mana tenaga kerja dengan usia produktif begitu besar.

"Maka pada saat itu Indonesia harus memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Ini jadi momentum yang tidak bisa kita sia-siakan," kata Airlangga.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Kemenperin, Ngakan Timur Antara, mengatakan pemerintah mendorong kegiatan riset dan vokasi oleh industri swasta dengan memberikan insentif penggurangan pajak hingga mencapai 300 persen. Hal itu sebagai bagian dari agenda mengejar daya saing dan peningkatan ekspor.

"Ke depan, inovasi menjadi penting, itulah sebabnya litbang, dan disain menjadi penting, sehingga didorong dunia usaha," tutup Ngakan.

ers/E-10