Waspada, BNPB Ungkap Wilayah Sasaran Pengendalian Karhutla Tahun Ini Meluas

Jakarta - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengungkap wilayah sasaran pengendalian kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahun ini cenderung meluas, tak hanya terpusat pada enam daerah prioritas.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam laporan daring yang diikuti di Jakarta, Senin, mengatakan setidaknya sudah ada 13 kasus kejadian karhutla dari 20 kasus bencana yang dihimpun oleh tim Pusdalops BNPB pada Dasarian II Juli 2024.

Dari 13 kasus karhutla tersebut menyasar wilayah Provinsi Aceh (Aceh Barat), Sumatera Utara (Sipiso-Piso Merek, Karo), Jawa Timur (Bromo Tengger), dengan total luas yang terbakar masing-masing di atas enam hektare dan kasus kebakaran lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah di Kupang, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Daerah-daerah tersebut bukan bagian dari enam daerah masuk skala prioritas berdasarkan data historis dan analisis risiko, namun telah terdeteksi terjadi karhutla yang cukup masif sejak tahun 2023 lalu.

"Termasuk Sumatera Barat di pesisir selatan dan Kalimantan Timur juga mulai intens terjadi kebakaran lahan hutan maupun mineral," katanya.

Menurut Abdul, meluasnya kebakaran tersebut dapat terjadi oleh faktor peningkatan suhu panas maksimum, lalu hari tanpa hujan yang telah melanda Indonesia Bagian Barat - sebagian Indonesia Bagian Tengah sejak awal bulan Juni.

Pihaknya memprakirakan akan terus meningkat saat puncak musim kemarau pada Dasarian II Juli sampai dengan September 2024 sebagaimana hasil kajian analisa cuaca dan iklim yang dilakukan Pusdalops BNPB bersama Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dan Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)

Dengan demikian, lanjut dia, BNPB meminta kepada gubernur, bupati, dan wali kota, serta otoritas terkait di daerah, meskipun tahun ini tidak ada di fase El-Nino tapi fenomena kekeringan tersebut harus direspons sebagai kondisi yang sangat serius, jangan sampai titik panas berubah menjadi kebakaran dan dampaknya kepada lingkungan semakin meluas.


"Termasuk melakukan penegakan hukum kalau ada unsur kesengajaan oleh manusia," ujarnya.

Bila pemerintah daerah (pemda) membutuhkan dukungan, kata dia, maka BNPB pun memastikan siap melakukan pendampingan pengendalian karhutla secara melekat, misalnya mengadakan operasi modifikasi cuaca, distribusi penambahan peralatan perlengkapan, dan seterusnya.

Upaya pendampingan melekat itu dilakukan BNPB untuk enam daerah prioritas yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, yang di saat bersamaan juga mulai dilanda karhutla dan menetapkan status tanggap darurat.

"Targetnya luas area yang terbakar atau yang berpotensi terbakar tahun ini harus jauh di bawah tahun 2021 dan 2022," ujar Abdul Muhari.