Warisan Agung "Para Jenderal 98"

Kivlan Zen adalah Kepala Staf Kostrad saat Prabowo menjabat Pangkostrad, termasuk tahun 1998. Keduanya tidak pernah memenuhi panggilan Komnas HAM untuk diperiksa. Rakyat menunggu kejujuran Kivlan, Prabowo, dan Wiranto. Mumpung mereka masih hidup harus mau bersaksi buka-bukaan. Ajakan Kivlan ke Pengadilan HAM tentu bagus.

Keinginan Wiranto untuk buka-bukaan tentu juga bagus, asal tentang tragedi 98, bukan buka-bukaan tentang Kivlan. Jangan sampai kasus pelanggaran HAM berat 98 bernasib sama seperti Supers Semar (SS) sampai semua tokoh dekatnya meninggal. Kini SS tetap tinggal misteri karena para tokoh dekatnya sudah meninggal semua.

Andai saja Kivlan, Wiranto, Prabowo, dan siapa pun yang mengetahui kasus 98 mau buka-bukaan, itu akan menjadi warisan agung bangsa dan pintu masuk untuk buka-bukaan kasus pelanggaran HAM berat lainnya. Mereka bisa juga menempuh jalan yang diusulkan Komisioner Komnas HAM, M Choirul Anam.

Di antaranya, ketiganya menemui jaksa agung untuk memberi kesaksian. Kesaksian bisa juga lewat tertulis. Mereka bisa juga memberi keterangan ke Komnas HAM yang tidak pernah mereka penuhi panggilannya. Keterangan itu juga tetap akan dikirimkan kepada jaksa agung sebagai penyidik pelanggaran HAM berat. Cara lain, jaksa agung bisa proaktif memanggil ketiganya untuk diperiksa. Jaksa agung bisa juga menerbitkan surat perintah penyidikan kepada Komnas HAM untuk melakukan pemeriksaan.

Itu hanya bisa terjadi, kalau para jenderal itu benar-benar berjuang untuk bangsa, tidak hanya omongan. Proaktiflah menghadap jaksa agung untuk menjelaskan A-Z agar kasusnya tuntas, sehingga nama mereka tidak selalu dibawa-bawa. Lebih dari itu, merela akan dikenang benar-benar memberi warisan agung bangsa. Jadi, jangan hanya bercakap-cakap di media atau meja diskusi. Andai mereka tidak terlibat, tak ada alasan sungkan buka-bukaan. Tapi, sebaliknya!