Warga Keberatan Penerapan Zonasi Murni

JAKARTA - Sebanyak 90 persen dari 95 pengaduan masyarakat tentang kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi di sekolah negeri yang diterima KPAI, menyayangkan penerapan zonasi murni. Alasannya, karena jumlah sekolah negeri belum merata penyebarannya.

Komisioner bidang Pendidikan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Retno Listyarti, mengatakan yang paling minim jumlah sekolah negeri adalah pada jenjang SMA. Di Kabupaten Jember, ada tiga kecamatan yang tidak memiliki SMAN.

Ada juga, lanjutnya, beberapa kabupaten dan kota yang di wilayah kecamatannya tidak memiliki sekolah negeri. Misalnya, Kecamatan Poris di Kota Tangerang, Kecamatan Cipondoh di Kota Tangerang, Kecamatan Pagedangan di Tangerang, Kecamatan Kudu dan Ngusikan di Jombang.

Retno mengatakan, sejak dibuka 20 Juni 2019, posko pengaduan KPAI telah menerima pengaduan dalam jaringan (online) sebanyak 95 pengaduan, dengan rincian, untuk SD sebanyak dua orang, SMP ada 27 orang, SMA 64 orang, dan dua pengaduan untuk SMK.

"Dari 95 pengaduan, sebenarnya hanya 9,5 persen yang menolak sistem zonasi. Sedangkan 91,5 persen pengadu mendukung sistem zonasi, namun dengan berbagai catatan," kata Retno, di Jakarta, Jumat (5/7).
Halaman Selanjutnya....