Bantuan Sosial | 2018, Wilayah Papua dan Papua Barat Diterapkan PKH Akses
Warga Asmat Terima Bansos PKH
Foto : KORAN JAKARTA/M. FACHRI
Terima Bansos | Menteri Sosial, Idrus Marham (kanan) dan Menteri Kesehatan, Nila F Moeloek (tengah) dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono saat rapat konsultasi di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Kamis (1/2). Sebanyak 391 keluarga di Kabupaten Asmat, Papua, mulai Februari 2018 menerima Bantuan Sosial (Bansos) Program Keluarga Harapan.
PKH Akses
Sementara itu, Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial (Ditjen Linjam sos) Kementerian Sosial, Harry Hikmat, mengatakan terhitung mulai tahun 2018, untuk wilayah Papua dan Papua Barat akan diterapkan PKH Akses, yakni PKH yang disalurkan untuk wilayah Tertinggal, Terpencil, dan Terluar (3T).
Tertinggal, menurut Harry, merupakan wilayah yang relatif tidak berkembang dari aspek administrasi, kemasyarakatan, SDM, kepemerintahan, dan lainnya. Sementara Terpencil adalah wilayahnya sulit diakses, sarana dan prasarana dasar yang minim. Dan disebut Terluar karena berbatasan langsung dengan negara tetangga.
"Ada perbedaan-perbedaan yang cukup mendasar dalam PKH Akses dan PKH biasa. Salah satunya untuk tahapan pencairan. Kalau untuk PKH biasa cair empat kali dalam setahun, sementara untuk PKH Akses cair dua kali dalam setahun," terangnya.
Perbedaan yang lain, lanjutnya, adalah persyaratan PKH yang biasanya berlaku umum sesuai ketentuan, maka untuk PKH Akses persyaratan untuk menjadi peserta PKH dikurangi. Bahkan, jika memungkinkan untuk daerah tertentu verifikasi pendidikan dan kesehatan dilakukan dengan soft conditional.
Halaman Selanjutnya....
Komentar
()Muat lainnya