Wapres Targetkan 508 Mal Pelayanan Publik di 2024

Ma'ruf menyebut komitmen masing-masing kepala daerah maupun kementerian menjadi kunci untuk percepatan pendirian MPP tersebut. "Tentu (ada) masalah anggaran karena itu kita minta anggaran ini juga jadi prioritas. Ini komitmen-komitmen yang bersifat teknis karena baru itu mencari model yang sesuai atau yang tepat sehingga mereka perlu melakukan kunjungan ke berbagai daerah yang sudah membangun mal publik. Saya kira tidak ada hal-hal yang menghambat. Karena itu kita yakin pada tahun 2024 sudah selesai," tegas Ma'ruf.

Menurut Wapres, masyarakat harus mendapatkan pelayanan yang praktis dan sederhana dalam mengurus administrasi, seperti akta kelahiran, pelayanan kesehatan, pendidikan, pajak, hingga urusan kematian. "Pengurusan akta kelahiran, pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, pajak, hingga surat kematian harus dapat diakses oleh masyarakat secara praktis dan sederhana," kata Wapres.

Urgensi pembangunan MPP, menurut Wapres, untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik serta meningkatkan investasi di daerah setempat. "Pemerintah bertanggung jawab penuh dalam menyediakan pelayanan publik yang berkualitas ke warga negara, sejak kelahirannya sampai kematiannya. Pengurusan akta kelahiran, pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, pajak, hingga surat kematian, harus dapat diakses oleh masyarakat secara praktis dan sederhana," terang Wapres.