Wapres: Perlu Dibentuk Tim Kaji Khusus Papua

JAKARTA - Wakil Presiden Ma'ruf Amin minta Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) membentuk tim pengkajian khusus terkait Papua untuk memastikan langkah-langkah yang dilakukan pemerintah Provinsi Papua membawa perubahan signifikan.

" Wapres mengarahkan agar kami membentuk tim pengkaji khusus terkait Papua. Ini untuk memastikan perubahan pendekatan yang sedang dilakukan Pemprov Papua akan membawa perubahan signifikan baik untuk keamanan maupun kesejahteraan," ujar Gubernur Lemhannas, Andi Widjajanto, usai bertemu Wapres di Jakarta, Selasa (19/4).

Andi menyampaikan Lemhannas segera melakukan kajian tentang Papua sebagaimana diarahkan Wapres. Selanjutnya kajian tersebut akan dilaporkan kepada Tim Kantor Wapres. Pada kesempatan tersebut Andi sekaligus melaporkan kepada Wapres tentang tugas-tugas yang harus dilaksanakan di Lemhannas.

Di antaranya, tentang ekonomi biru, ekonomi hijau, transformasi digital, pertahanan IKN, dan konsolidasi demokrasi. Dia mengatakan hasil-hasil kajian tersebut akan didiskusikan secara lebih dalam dengan Tim Kantor Wapres.

Sementara itu, Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB-IDI) mengecam dugaan tindakan kekerasan yang dialami seorang dokter bedah onkologi, dr James Redi, di Papua.

"Setiap dokter dan tenaga kesehatan akan selalu melakukan yang terbaik bagi masyarakat. Tindakan kekerasan pada tenaga Kesehatan tentunya mengganggu pelayanan masyarakat," kata Ketua Umum PB-IDI M. Adib Khumaidi.

Ia mengatakan semua tenaga kesehatan berhak atas perlindungan dari risiko kesehatan dan keselamatan di tempat kerja. Para tenaga kesehatan menghadapi berbagai risiko kerja yang terkait dengan bahaya biologis, kimia, fisik, ergonomis, dan psikososial. Semua itu mempengaruhi keselamatan mereka dan pasien.

Untuk itu, PB IDI menyerukan agar fasilitas kesehatan, pemerintah, serta aparat menyediakan langkah-langkah kesehatan dan keselamatan untuk melindungi para tenaga dan sistem kesehatan dasar. Tujuannya agar tenaga kesehatan dapat bekerja secara produktif.

Kecaman yang sama juga disampaikan Ketua IDI Provinsi Papua, Donald Aronggear. Menurutnya, selama ini wilayah Indonesia Timur terutama Papua sangat kekurangan dokter spesialis karena minimnya jaminan perlindungan dari pemerintah setempat dan aparat pada tenaga kesehatan.

Saat ini hanya ada dua dokter spesialis bedah onkologi di Papua. Mereka harus melayani sekitar 4,3 juta penduduk. Apabila kondisi seperti ini terus dibiarkan, pasti mengganggu pelayanan kesehatan. Dokter James Redi diduga dipukul keluarga pasien.

Saat ini, aparat kepolisian Jayapura sedang menindaklanjuti laporan James Redi dan IDI wilayah Papua. Donald berharap kejadian itu tidak terulang. Beberapa pekan sebelumnya, seorang bidan, Sri Lestari, meninggal karena dianiaya kelompok tertentu.