Wapres: Pemerintah Ingin Kolaborasi dengan Gereja dalam Membangun Papua

Pemerintah, menurut Wapres, memiliki komitmen kuat untuk meneguhkan semangat baru, paradigma baru, dan cara kerja baru agar menghasilkan lompatan kesejahteraan bagi masyarakat Papua.

Komitmen itu, kata Wapres, tercermin dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 yang mengatur tentang Otonomi Khusus Papua dengan pembentukan badan khusus bernama Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua atau Badan Pengarah Papua.

"Badan itu diketuai Wakil Presiden. UU Otonomi Khusus mengamanatkan pentingnya sebuah desain besar pembangunan Papua 20 tahun ke depan yang kita sebut Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2041," ungkap Wapres.

Wapres berharap PGGP melalui PCC dapat bergandengan tangan dalam mengawal terobosan pembangunan Papua.