Wapres Minta PBNU dan PKB Tidak Berkonflik

BANDUNG - Wakil Presiden (Wapres) RI Ma'ruf Amin meminta agar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) seharusnya tidak berkonflik karena telah memiliki tugas yang berbeda.

"Sebaiknya memang tidak terjadi konflik ya, seharusnya bekerja sama dengan baik dan dengan tugas masing-masing PBNU tetap pada pembangunan keumatan, PKB pada politik sebetulnya," ucap Wapres.

Wapres menyampaikan keterangan di atas Kereta Cepat Whoosh di Stasiun Tegalluar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kamis (1/8), usai menghadiri Pelantikan Pamong Praja Muda Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Angkatan XXXI Tahun 2024 di Kampus IPDN, Kabupaten Sumedang, Jabar.

Wapres sebelumnya juga pernah menjadi Ketua Tim Lima Pembentukan PKB dan juga Ketua Dewan Syuro PKB.

"Saya dahulu Ketua Tim Lima pembentukan PKB, saya Ketua Dewan Syuro pertama sebelum Gus Dur itu 'kan saya. Jadi, sebenarnya hubungan PBNU dengan PKB itu aspiratif, kultural, dan historis, tidak ada hubungan struktural," ucap Wapres.

Dengan demikian, kata dia, PKB diharapkan membawakan aspirasi warga NU di dalam berpolitik. "Jadi, tidak saling mengintervensi, jadi dia memiliki independensi," ucap Wapres.

Untuk itu, K.H. Ma'ruf Amin merasa heran atas konflik yang terjadi saat ini karena baik PBNU maupun PKB memiliki tugas yang berbeda. "Jadi, kalau terjadi 'korslet' itu memang agak aneh juga 'kan begitu karena memang tugasnya beda. Oleh karena itu, kita harapkan sudahlah jangan sampai terjadi lagi masing-masing berada di jalurnya masing-masing, fokus masing-masing tugasnya sehingga tidak terjadi konflik," sebut Wapres.

Mulai Bekerja

Ketua Pengurus Besar Nahdlaltul Ulama (NU) Umarsyah memastikan bahwa pansus yang mengurus hubungan antara PBNU dan PKB mulai bekerja, Rabu.

"Memang mulai besok tim yang dipimpin KH Anwar Iskandar bekerja. Tapi detailnya seperti apa, kita lihat saja besok di kantor PBNU," kata Umarsyah di Jakarta, Selasa.

Kabar bahwa tim tersebut mulai bekerja mencuat ketika beredar surat berkop PBNU yang berisi pemanggilan terhadap Mantan Sekjen PKB Muhammad Lukman Edy.

"Pada dasarnya, memang keinginan kuat dari PBNU untuk mengetahui sebenarnya substansi dari persoalan NU dan PKB ini apa sih, sehingga kemudian semenjak beberapa tahun terakhir ini, semenjak pilpres, Muktamar NU di Lampung, kok terjadi hubungan, komunikasi yang tidak baik antara PBNU dengan PKB," kata Lukman di Kantor PBNU, Jakarta, Rabu.

Menurut dia, hubungan yang tidak baik tersebut dibuktikan dengan komentar-komentar dari politisi PKB, termasuk Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang akrab disapa Cak Imin. "Nah saya menjelaskan bahwa memang secara sistematik ada problem yang sangat mendasar, yaitu problem di mana PKB di bawah kepemimpinan Cak Imin secara sistematis mengurangi peran-peran dan kewenangan dari para kiai. Bahkan formalnya, Muktamar Bali itu menghilangkan sebagian besar kewenangan dari Dewan Syuro," ujarnya.

Oleh sebab itu, ia membawa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) lama, dan hasil Muktamar Bali yang dilaksanakan pada 2019, saat bertemu dengan Pansus PBNU tersebut.