Walikota di Jakarta Harus Dipilih Langsung oleh Rakyat

Apalagi, setiap kota atau kabupaten memiliki kekhasan masing-masing yang tentu dalam proses penyelenggaraan pemerintahannya disamaratakan dengan kota atau kabupaten lainnya. Kemudian, yang paling memahami kota atau kabupaten adalah mereka yang setiap harinya berada di kota atau kabupaten tersebut dan karenanya butuh figur pemimpin yang lahir, besar, dan tinggal di daerah tersebut.

"Jika hanya dinakhodai oleh gubernur, saya khawatir wilayah kota atau kabupaten yang ada di dalamnya akan berjalan mundur. Terakhir, dengan tidak adanya penyelenggara pemerintahan pada level kota atau kabupaten, rentan sekali terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Kekhawatiran yang muncul berikutnya adalah esensi otonomi yang sejatinya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat wilayah, justru tidak akan tercapai," kata Frederik.

Berbagai persoalan di Jakarta, seperti kemacetan, banjir, dan polusi udara tentu tidak luput dari bagaimana pemerintah DKI Jakarta mengelola ini semua. "Managerial dan tata kelola yang baik tentu akan dapat mengatasi semua keruwetan yang terjadi di Jakarta," katanya.

Sementara itu, Direktur Pusat Studi Islam dan Demokrasi (PSID) Jakarta, Nazar EL Mahfudzi, mengatakan jika lima wilayah di DKI Jakarta tidak lagi berstatus sebagai kota administratif, melainkan menjadi kota otonom yang penuh dengan wali kota yang dipilih langsung oleh rakyat serta memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sendiri, maka akan membawa banyak manfaat dari berbagai aspek, mulai dari demokrasi, efisiensi pemerintahan, hingga kesejahteraan masyarakat.

"Pemilihan langsung memungkinkan warga untuk merasa lebih terlibat dan bertanggung jawab terhadap kepemimpinan lokal mereka," kata Nazar di Jakarta, Minggu (21/7).
Halaman Selanjutnya....