
Wakil Rakyat di DPR Belum Berpihak ke Pelaku UMKM
Suasana rapat kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Koperasi dan UKM, Menteri Perdagangan, dan Menteri BUMN di Jakarta, Rabu (11/9/2024).
Foto: ANTARA/Shofi AyudianaJAKARTA - Retorika yang kerap digaungkan wakil rakyat di DPR agar pemerintah berpihak dan memprioritaskan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta koperasi ternyata hanya sebatas wacana. Dalam pelaksanaannya, para politisi Senayan sama sekali tidak berpihak ke UMKM dan koperasi.
Mereka bahkan tidak segan untuk memangkas anggaran pengembangan dan pemberdayaan UMKM dan koperasi. Peneliti Mubyarto Institute, Awan Santosa, yang diminta pendapatnya mengatakan pemangkasan anggaran untuk Kemenkop UKM itu menggambarkan begitu rendahnya keberpihakan DPR terhadap masa depan UMKM nasional. Padahal, mereka paham betul kalau sektor UMKM itu berkontribusi terhadap 60 persen Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap banyak pekerja.
"Ini politik anggaran yang ironis dan tidak menunjukkan komitmen serius dan keberpihakan DPR terhadap ekonomi rakyat," tegas Awan. Pengurangan jumlah anggaran dibanding tahun lalu juga menunjukkan DPR tidak aware terhadap beban yang dialami kelas menengah, yang saat ini daya belinya menurun karena ekonomi dalam negeri dan global yang lesu. "Mestinya DPR membantu pemerintah untuk sama-sama menjaga keberlanjutan UMKM agar tetap kuat menghadapi tekanan.
Bantuan DPR tentu melalui dukungan anggaran," paparnya. Ia pun berharap agar anggaran untuk Kemenkop UKM ini direvisi dan ditambah pada pada pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) tahun 2025.
Turun Drastis
Dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Rabu (11/9), Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Teten Masduki, mengatakan anggaran yang minim akan jadi tantangan dalam upaya pengembangan dan pemberdayaan sektor UMKM pada pemerintahan mendatang.
Komisi VI DPR RI dalam rapat itu menyetujui alokasi anggaran Kemenkop UKM tahun anggaran 2025 sebesar 937,17 miliar rupiah sesuai surat Badan Anggaran DPR RI tanggal 10 September 2024. Anggaran tersebut turun 37,44 persen dibandingkan alokasi anggaran 2024 yang mencapai 1,49 triliun rupiah. Teten mengatakan anggaran sebesar 937,17 miliar rupiah tersebut akan dialokasikan untuk dukungan manajemen sebesar 388,23 miliar rupiah, serta program kewirausahaan, UMKM, dan koperasi sebesar 548,92 miliar rupiah. Menurut Menkop, UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia dan menyerap 97 persen tenaga kerja, membutuhkan anggaran yang jauh lebih besar.
- Baca Juga: Gunung Semeru Erupsi
- Baca Juga: Kowani dukung terwujudnya Astacita melalui transformasi digital
"Dengan anggaran di bawah satu triliun rupiah, sangat berat bagi kami untuk mengurus jutaan UMKM, terutama yang skala mikro. Mereka sangat membutuhkan bantuan," kata Teten. Semestinya, Kementerian Koperasi dan UKM harus dinaikkan statusnya menjadi kelompok 2 dengan alokasi anggarannya berkisar 6-10 triliun rupiah per tahun.
Redaktur: Vitto Budi
Penulis: Erik, Fredrikus Wolgabrink Sabini
Tag Terkait:
Berita Trending
- 1 Mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte Ditangkap Interpol
- 2 Didakwa Lakukan Kejahatan Kemanusiaan, Mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte Ditangkap
- 3 Luar Biasa, Perusahaan Otomotif Vietnam, VinFast, Akan Bangun Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum hingga 100.000 Titik di Indonesia
- 4 Kerusakan Parah di Hulu Sungai Ciliwung, Sungai Bekasi dan Sungai Cisadane
- 5 KAI Daop 6 Menggandeng Kejaksaan untuk Menyelamatkan Aset Negara di Sleman
Berita Terkini
-
Sambut Lebaran, Pasar Tanah Abang Diserbu Pengunjung
-
Percepatan Pengelolaan Sampah, Presiden Prabowo Tugaskan Menko AHY Bentuk Satgas
-
Agar Bisa Bersaing, Pertamina Fasilitasi Sertifikasi Halal dan HaKI Bagi UMKM
-
PSS Sleman Siap Mati-matian pada 7 Pertandingan Tersisa
-
Rupiah Pagi Ini Melemah Tipis Jadi Rp16.453 per Dollar AS