Waduh! Pemerintah Masih Utang Rp 196 M untuk Biaya Isoman Pasien Covid-19

Haryadi menjelaskan, pemerintah pusat harus memperbaiki sistem pembayaran jasa isoman bila masih ingin bekerja sama dengan pengusaha hotel.

Ia juga mencontohkan pemerintah pusat harus seperti pemerintah daerah dalam skema pembayaran yang dilakukan dalam menyewa hotel sebagai tempat isoman pasien COVID-19. Misalnya, Pemprov Jawa Barat di Bandung yang sudah membayar 50 persen tagihan. Kemudian sistem pembayaran secara berkala sekali dalam dua pekan.

"Kalau pemerintah mau bekerja sama lagi, kami mintanya pola pembayarannya itu yang baik ya. Beberapa daerah seperti Bandung untuk isoman, itu dibayarnya oleh pemprov. Jadi dibayar 50 persen dulu, kalau tidak salah. Pembayarannya 2 minggu sekali, jadi sudah jauh lebih baik," terang dia.

Hariyadi mengatakan untuk permintaan isoman di luar tanggungan pemerintah justru jumlahnya makin sedikit. Dia mengatakan kebanyakan masyarakat yang terpapar COVID-19, sudah lebih berani untuk isolasi mandiri di rumah masing-masing.

"Pada kenyataannya, tamu di hotel isoman itu justru sedikit karena banyak yang isoman di rumah, lebih tenang dan bisa mengantisipasi," tandas dia.
Halaman Selanjutnya....