Verifikasi dan Cetak Visa Dilakukan di Kemenag

JAKARTA - Proses verifikasi dan cetak visa haji mulai tahun ini akan dilakukan oleh Kementerian Agama. Keputusan ini diambil setelah Ditjen Penyelenggara Haji dan Umrak (PHU) kementerian Agama RI dan Kedutaan Besar Arab Saudi melakukan kesepakatam terkait perubahan mekanisme verifikasi dan cetak visa jemaah haji.

"Kami sudah bersepakat dengan Kedubes Arab Saudi. Proses verifikasi dan cetak visa jamaah haji tahun ini akan dilakukan Kementerian Agama," ujar Dirjen PHU Kementerian Agama, Nizar Ali, di Jakarta, Jumat (2/3). Nizar berharap, langkah tersebut akan memudahkan dan mempercepat jemaah dalam memperoleh visa.

"Ada alasan khusus hingga proses verifikasi dan cetak visa diserahkan ke Kementerian Agama." Selama ini, kata Nizar, pemerintah Saudi sering kali mengalami kesulitan dalam membaca nama latin orang Indonesia yang ditransliterasikan ke dalam bahasa Arab. "Ini yang bisa menerjemahkan teman-teman dari Kementerian Agama.

Maka kita upayakan verifikasi dan cetaknya ada di Kementerian Agama," jelasnya. Selain soal visa, kebijakan baru tahun ini ialah pembagian kloter jemaah haji. Tahun ini, pembagian kloter akan didahulukan prosesnya dari pengundian tempat pemondokan atau hotel di Makkah dan Madinah (qur'ah).

Proses ini berbeda dengan tahun lalu yang masih mendahulukan qur'ah ketimbang pembagian kloter. "Tahun ini pengkloteran dulu, baru kita lakukan qur'ah. Ini dilakukan agar jemaah tidak terpisah-pisah," tandasnya. Calon jemaah haji Indonesia rencananya akan mulai masuk asrama haji pada 16 Juli 2018. Kloter pertama akan mulai diberangkatkan dari Tanah Air menuju Madinah pada 17 Juli 2018.

Lebih Rasional

Dalam kesempatan terpisah, Kementerian Agama menggelar Focus Group Discussion (FGD) membahas upaya rasionalisasi beban jemaah dalam usulan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH 1439H/2018M). Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin, mengatakan FGD dilakukan salah satunya dalam rangka mendapatkan harga yang serasional mungkin untuk biaya transportasi haji tahun ini.

"FGD ini akan ditindaklanjuti melalui pertemuan selanjutnya untuk mengkaji dan mendalami lagi (biaya transportasi haji) untuk benar-benar mendapatkan harga yang serasional mungkin," ujarnya. Sebelumnya, dua maskapai PT Garuda Indonesia dan Saudia Airlines menyampaikan paparan penawaran harga transportasi haji untuk tahun 1439H/2018M.

Ketua Komisi VIII DPR RI, Ali Taher, menyampaikan harapannya agar harga transportasi haji tahun ini lebih rasional. "Kami ingin (harga transportasi haji) lebih rasional," ujar Ali Taher.

cit/E-3