Vaksinasi Mandiri Perlu Kajian Serius

Karena itu, sejak 16 Februari lalu, sejumlah epidemiolog dan ahli di bidang kesehatan, yaitu Pandu Riono (epidemiolog UI), Sulfikar Amir (sosiolog bencana dari NTU) dan Irma Handayani menginisiasi petisi penolakan vaksinasi mandiri di platform change.org. Mereka mendorong Presiden Joko Widodo menolak usulan program vaksinasi mandiri

"WHO (Organisasi Kesehatan Dunia) berpendapat program vaksinasi oleh pihak swasta hanya menguntungkan dan mengutamakan masyarakat tingkat ekonomi menengah ke atas di perkotaan saja," demikian isi petisi tersebut.

Selain itu, kondisi yang terjadi saat ini, pasokan vaksin Covid-19 masih terbatas. Hal tersebut malah membuka peluang warga yang tinggal di daerah dan ekonomi menengah ke bawah yang rentan tertular Covid-19, tak diprioritaskan dalam pemberian vaksin.

Sementara itu, pemerintah sampai saat ini masih mempertimbangkan usulan vaksin mandiri. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Ditjen P2P sekaligus Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Siti Nadia Tarmizi, mengatakan pihaknya tengah berkonsultasi dengan berbagai pihak untuk menggodok regulasi vaksinasi mandiri oleh swasta.