Vaksin Kebangsaan Diyakini Akan Reduksi Penyebaran Intoleransi

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Republik Indonesia meyakini lima vaksin kebangsaan yang digagas lembaga tersebut mampu mereduksi ancaman penyebaran intoleransi, radikalisme, dan terorisme.

"Lima vaksin ini kami istilahkan bahwa penyebarluasan virus yang disebarkan oleh mereka yang mengusung ideologi terorisme," kata Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal (Komjen) Boy Rafli Amar di Jakarta, Senin (30/1).

Boy menjelaskan lima vaksin kebangsaan tersebut ialah transformasi wawasan kebangsaan, revitalisasi nilai-nilai Pancasila, moderasi beragama, pelestarian akar budaya bangsa, dan terakhir transformasi pembangunan kesejahteraan.

Mantan Kapolda Papua tersebut mengatakan implementasi dari lima vaksin kebangsaan tersebut tidak bisa hanya dilakukan BNPT semata. Sebab, dalam melawan intoleransi, radikalisme dan terorisme dibutuhkan kerja sama semua pihak.

Boy menjelaskan wawasan kebangsaan ialah cara pandang Indonesia dalam melihat diri sendiri dengan mengedepankan persatuan dan kesatuan. BNPT sendiri memfokuskan penguatan itu pada empat konsensus nasional yaitu UUD 1945, Pancasila, NKRI dan Bineka Tunggal Ika.

Kedua, lembaga itu terus menguatkan nilai-nilai Pancasila. Khusus pada aspek ini, BNPT menilai tidak akan tumpang tindih dengan BPIP. Alasannya, penguatan Pancasila merupakan tugas semua anak bangsa.

Vaksin ketiga yaitu moderasi beragama yang dinilai BNPT juga tidak akan berbenturan atau tumpang tindih dengan Kementerian Agama. Sebab, kelompok radikal senantiasa menggunakan narasi agama. Padahal, pada dasarnya agama untuk membangun akhlak umat bukan disalahgunakan atau memecah belah persatuan. "Ayo kita berbicara toleransi dalam beragama," ajak dia.

Berikutnya, BNPT terus berusaha mempromosikan pelestarian akar budaya bangsa. Tujuannya agar ribuan kekayaan budaya yang sejatinya merupakan identitas nasional tetap mengakar, dan bisa melawan ideologi yang tidak sesuai dengan Pancasila.

Vaksin terakhir yaitu terkait transformasi pembangunan kesejahteraan. Lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1988 tersebut melihat masyarakat kategori marginal kerap kali dimanfaatkan atau mudah dipengaruhi kelompok terorisme. Oleh sebab itu, butuh perhatian pemerintah bagi masyarakat marginal khususnya dalam hal peningkatan kesejahteraan.

Langkah Pemerintah

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan masyarakat harus bisa memahami dan memaklumi apabila pemerintah melakukan sejumlah tindakan atau menangani orang-orang yang dicurigai terlibat dengan jaringan terorisme.

"Kita berharap juga masyarakat memaklumi atas langkah-langkah pemerintah terutama lembaga pemberantas atau yang bertugas mencegah terjadinya terorisme kalau mengambil langkah tersebut," kata Mahfud MD di Jakarta, Senin.

Sebaliknya, jika terjadi bom bunuh diri atau serangan terorisme maka pemerintah langsung dicap terlambat atau tidak mengantisipasi hal tersebut. Oleh sebab itu, kata dia, masyarakat harus bisa memahami apabila aparat keamanan mengambil langkah-langkah tegas.