UU Keamanan Nasional Hong Kong
Aktivis pro demokrasi memegang poster bertuliskan Lawan Undang-Undang Keamanan Nasional, kita turun ke jalan 1 Juli saat berunjuk rasa usai Parlemen China meloloskan UU Keamanan Nasional untuk Hong Kong, di Hong Kong, China, Selasa (30/6).
Ketiga, terkait dengan peradilan rahasia tanpa juri atau hakim. Dalam UU ini, seseorang dapat ditahan pihak keamanan nasional secara rahasia dan tertutup tanpa proses pengadilan bila aktivitas mereka berkaitan dengan rahasia negara.
Keempat, berkaitan Badan Keamanan Nasional yang akan didirikan di Hong Kong. UU ini memberikan kewenangan pada Tiongkok mendirikan perwakilan Badan Keamanan Nasional Pemerintah Pusat di Hong Kong. Tiongkok bahkan telah mengangkat Zheng Yanxiong, Sekjen Partai Komunis Tiongkok di Guangdong, sebagai Kepala Kantor Keamanan Nasional di Hong Kong, sedangkan deputinya ditunjuk Li Jiangzhou dan Sun Qingye.
Zheng Yanxiong tidak terikat oleh hukum setempat ketika menjalankan tugas. Tugas pertama Kantor Keamanan Nasional menganalisis segala potensi ancaman terhadap Hong Kong dan memberikan rekomendasi soal penanganannya kepada Tiongkok. PemerintahHong Kongtidak memiliki yurisdiksi terhadap pejabat Keamanan Nasional diHong Kongdan stafnya ketika mereka melaksanakan tugas yang diatur dalam undang-undang ini.
UU juga mengharuskan Departemen KehakimanHong Kong membentuk departemen penuntutan sendiri untuk kejahatan keamanan nasional. Kepala Departemen Penuntutan itu ditunjuk oleh Pemimpin Hong Kong, Carrie Lam.
Undang-undang tersebut juga memberi polisi wewenang mengumpulkan bukti, termasuk menyadap komunikasi dan memata-matai tersangka.Polisi juga dapat meminta platform dan penyedia layanan untuk menghapus informasi dan membantu dalam penyelidikan.
Halaman Selanjutnya....
Komentar
()Muat lainnya