Utusan Asean akan Kunjungi Myanmar

PHNOM PENH - Kamboja pada Rabu (2/3) malam mengumumkan bahwa utusan khusus Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (Association of Southeast Asian Nations/Asean) akan mengunjungi Myanmar pada Maret ini.

"Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Kamboja, Prak Sokhonn, akan mengunjungi Myanmar antara 20 dan 23 Maret," kata pemerintah Kamboja. "Kunjungan utusan khusus Asean ini sebagai bagian dari upaya kelompok 10 negara untuk mengatasi krisis di negara Asia Tenggara itu," imbuh pemerintah Kamboja.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Kamboja, Chum Sounry, mengatakan melalui SMS bahwa perjalanan Prak Sokhonn masih diatur tetapi mengkonfirmasi laporan bahwa jadwal tentatif telah ditetapkan untuk 20-23 Maret.

Chum Sounry dalam SMS menolak untuk memberikan rincian tentang dengan siapa Prak Sokhonn mungkin akan bertemu. Namun pada 18 Februari lalu, Prak Sokhonn mengatakan bahwa dia memperkirakan akan bertemu dengan kepala junta Myanmar, Jenderal Senior Min Aung Hlaing, menlu junta Myanmar, Wunna Maung Lwin, dan tokoh lain di Ibu Kota Naypyidaw.

Jika kunjungan itu terlaksana, maka Prak Sokhonn akan jadi utusan Asean pertama yang mengunjungi Myanmar dengan tujuan untuk menjadi mediator dalam perundingan antara semua pihak di negara itu.

Selain ke Naypyidaw, Prak Sokhonn mengatakan dia juga akan melakukan perjalanan ke Yangon untuk memberikan bantuan kemanusiaan di sebuah rumah sakit.

Desakan Asean

Kamboja tahun ini merupakan ketua Asean. Para pemimpin Asean tahun lalu mencapai konsensus lima poin terkait situasi di Myanmar. Blok negara-negara di Asia Tenggara ini menyerukan penghentian kekerasan secepatnya dan menunjuk utusan khusus untuk memfasilitasi proses perundingan.

Dalam pernyataan pers ketua Asean yang dikeluarkan setelah pertemuan para menteri luar negeri Asean di Phnom Penh pada 18 Februari lalu, para menteri meminta pihak berwenang di Naypyidaw untuk memfasilitasi misi Utusan Khusus Ketua Asean, dimulai dengan kunjungan pertama ke Myanmar secepatnya demi untuk memajukan pelaksanaan konsensus lima poin.

Sejumlah negara Asean sebelumnya telah mendesak militer Myanmar agar mengizinkan utusannya untuk bertemu dengan semua pemangku kepentingan termasuk perwakilan prodemokrasi seperti Aung San Suu Kyi yang masih ditahan.

Militer menolak permintaan tersebut dengan mencap Pemerintahan Persatuan Nasional (National Unity Government of Myanmar/NUG) dari kubu prodemokrasi dan sejumlah pihak lainnya sebagai kelompok teroris.

Utusan Asean berencana mencari cara untuk mewujudkan dialog dengan beberapa organisasi prodemokrasi, tetapi juga menekankan pentingnya untuk terlibat dalam pembicaraan dengan militer Myanmar.

Namun perhatian utusan Asean kini terpusat pada kemungkinan utusan ini akan bisa diterima oleh militer.SB/ST/KyodoNews/I-1