Utang Tidak Produktif Berpotensi Membangkrutkan Bangsa

» RI negara kaya namun uangnya habis dibawa kabur para koruptor ke luar negeri.

» Segelintir kecil kelompok yang jumlahnya hanya 1 persen teratas menguasai 60 persen kekayaan.

JAKARTA - Kebijakan pengelolaan keuangan negara terutama utang semestinya dilakukan koreksi yang mendasar. Pengalaman dari beberapa krisis yang berpengaruh terhadap kehidupan ekonomi dan sosial selalu meninggalkan utang yang menggunung dan terus-menerus menjadi beban bagi negara hingga saat ini.

Manajer Riset Seknas Fitra, Badiul Hadi, yang diminta pendapatnya di Jakarta, Jumat (26/2), mengatakan kebijakan mengulang utang yang tidak produktif secara perlahan akan mengantar Indonesia ke satu situasi gagal bayar dan berujung pada kebangkrutan bangsa.

"Utang itu idealnya untuk membiayai pembangunan yang produktif, bukan untuk dibagi-bagi dan dikonsumsi dan hilang tidak berbekas, tapi menyisakan tumpukan beban," kata Badiul.

Jika merujuk pada artikel bertajuk Indonesia: History of a Bankruptcy Orchestrated by IMF and the World Bank yang dipublikasikan di Mumbai, India, menyebutkan, kebangkrutan Indonesia merupakan skenario Bank Dunia dan lembaga multilateral IMF.

Skenario tersebut berkaitan dengan pemberian utang oleh lembaga multilateral tersebut yang tidak produktif sehingga berujung pada default (gagal bayar). Naskah asli dari artikel tersebut dipublikasikan dalam buku berbahasa Perancis oleh Damien Millet dan Eric Toussaint di Prancis dalam Les Tsunamis de la dette, di Liege Paris, pada 2005.

Disebutkan, Indonesia sebagai negara yang memiliki kekayaan alam melimpah, namun uangnya habis dibawa lari oleh pemimpin pada masa Orde Baru sehingga membuat rakyat menjadi miskin. Dari ringkasan buku tersebut, uang yang digelapkan oleh pemimpin terkorup di dunia itu, diperkirakan mencapai 15-35 miliar dollar AS. Kroni-kroni koruptor tersebut mempertahankan pengaruhnya dan menumpangi rezim berikutnya untuk mengeruk kekayaan.

Bukan itu saja, kebangkrutan Indonesia, kata Badiul, bukan hanya dari sisi keuangan, tetapi seluruh sektor ekonomi dasar, mulai dari pertanian hingga industri. "Semua ini sumbernya kebangkrutan moral, bahkan dalam pandemi saja masih korupsi. Pada akhirnya, rakyat hanya menjadi buruh yang tidak punya masa depan," katanya.

Mengalami Kebocoran

Sementara itu, segelintir kecil kelompok yang jumlahnya hanya 1 persen teratas menguasai 60 persen kekayaan.

"Mereka ini meskipun hanya segelintir, tetapi bisa mengendalikan perekonomian, termasuk kebijakan yang mematikan petani dan industri dengan impor sejumlah komoditas," kata Badiul.

Kebijakan impor tersebut menyebabkan masalah, terutama sektor pertanian dan industri dalam negeri menganggur, maka ekonomi dasar juga ikut mati.

Dalam kondisi sektor riil dikendalikan segelintir orang yang monopolistik, keuangan negara, jelas Badiul, mengalami kebocoran depan-belakang. Dari belakang obligasi rekap makin hari makin membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan dari depan anggaran menguap tanpa bekas. Dana yang digelontorkan ke rakyat seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) banyak yang tidak sampai ke rakyat dan menguap begitu saja karena sifatnya konsumtif.

"Kebangkrutan kita total. Bangkrut uang juga bangkrut moral. Semua ini didiamkan sejak reformasi. Kita semua tidak sadar, tulisan buku tersebut akan menjadi nyata. Apa kita mau diam saja sampai menjadi bangkrut total. Keuangan, pertanian, industri, dan moral juga bangkrut," kata Badiul.

Sebelumnya, Pengamat Politik dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng, mengatakan negara seperti Jepang pernah bangkrut secara finansial, tetapi moralnya tidak, sehingga bisa bangun kembali dalam waktu cepat. Berbeda dengan Indonesia, moralnya juga bangkrut. Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang sudah 20 tahun lebih berjalan terus dibiarkan. Utang orang kaya tersebut dibayarkan oleh rakyat kecil.

BCA misalnya, yang pernah menerima dana obligasi rekapitalisasi dari pemerintah hingga 60 triliun rupiah saat krisis moneter 1998, pada 2020 lalu meraih laba 27,1 triliun rupiah. Hal itu berarti, BCA sudah membagikan deviden, tetapi utangnya ditanggung pemerintah dengan cara berutang melalui obligasi rekap.

Pencurian Uang Negara

Sebelumnya, Pakar Hukum dari Universitas Airlangga Surabaya, Suparto Wijoyo, yang diminta pendapatnya di Surabaya, mengatakan utang yang dari dana talangan BLBI telah melukai rasa keadilan karena bebannya ditanggung seluruh rakyat. Padahal, mereka tidak menikmati manfaat akibat kebijakan tersebut, justru yang menikmati para konglomerat.

"Pencurian uang negara ini sungguh melukai rasa keadilan. Beban bunga dan utang pokoknya yang besar telah menyakiti hati rakyat, karena melibatkan banyak pihak yang seharusnya mengelola dana itu untuk kesejahteraan masyarakat lewat program-program pembangunan," kata Suparto.

Kasus korupsi semacam BLBI, dan berbagai kasus besar lainnya mencerminkan pekerjaan sistematis, rapi, masif, dan kolosal. Masyarakat hanya bisa melihat aktor-aktor koruptor yang punya kedudukan, dan rata-rata mengenyam pendidikan tinggi melakukan aksinya yang mengancam daya tahan negara.

Sebab itu, dia meminta agar kejahatan korupsi seperti BLBI tidak boleh diproteksi dan dibiarkan berlalu tanpa ditindak. n ers/SB/E-9