Utang Pemerintah Kembali Naik Jadi Rp4.566,26 Triliun

JAKARTA - Utang pemerintah hingga akhir Februari lalu meningkat 531,46 triliun rupiah dibandingkan periode sama tahun sebelumnya. Strategi frontloading oleh pemerintah pada penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) mempengaruhi peningkatan tersebut.

Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), jumlah utang pemerintah pusat hingga akhir Februari 2019 mencapai 4.566,26 triliun rupiah. Angka tersebut naik dari catatan pada Februari 2018 sebesar 4.034,80 triliun rupiah.

"Strategi frontloading yang diterapkan Pemerintah untuk pengadaan SBN mempengaruhi besaran utang pemerintah serta meningkatnya rasio utang pemerintah terhadap PDB menjadi 30,33 persen untuk akhir Februari 2018," menurut Kemenkeu dalam laporan APBN KiTA Maret, Selasa (19/3).

Dalam logika keuangan, frontloading digunakan untuk strategi penerbitan SBN di awal tahun dengan jumlah cukup banyak. Dengan demikian, penerbitan utang sampai dengan akhir tahun menjadi lebih sedikit.

Jumlah utang pemerintah pusat pada akhir Februari 2019 terdiri atas SBN sebesar 3.775,79 triliun atau sekitar 82,69 persen terhadap total utang, sementara sisanya 790,47 triliun rupiah atau 17,31 persen dari total merupakan pinjaman.

Penerbitan SBN untuk 2019 masih dimanfaatkan untuk pembiayaan proyek serta refinancing, sementara Pinjaman Luar Negeri diadakan pada 2019 ditujukan untuk membiayai proyek serta menutup defisit anggaran secara umum.

Defisit Meningkat

Sementara itu, realisasi defisit Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) hingga Februari 2019 mencapai 54,6 triliun rupiah atau 0,34 persen terhadap PDB. Jumlah itu meningkat dibandingkan catatan pada periode sama 2018 sebesar 48,3 triliun rupiah.

"Defisit anggaran mencapai 54,6 triliun rupiah memang lebih tinggi daripada periode sama tahun lalu yang sebesar 48,3 triliun rupiah," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam jumpa pers perkembangan APBN di Jakarta, Selasa (19/3). Realisasi defisit anggaran ini berasal dari pendapatan negara dan hibah sebesar 217,21 triliun rupiah atau 10,03 dari target serta belanja negara 271,83 triliun rupiah atau 11,04 persen dari pagu APBN.

Pendapatan negara tersebut mencakup penerimaan perpajakan 177,24 triliun rupiah atau 9,92 dari target, dan penerimaan negara bukan pajak 39,9 triliun rupiah atau 10,55 persen dari target. Penerimaan perpajakan tersebut berasal dari penerimaan pajak termasuk PPh migas sebesar 160,8 triliun rupiah atau 10,2 persen dari target dan penerimaan kepabeanan dan cukai 16,3 triliun rupiah atau 7,85 persen dari target.

Realisasi belanja negara terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar 145,68 triliun rupiah atau 8,91 persen dari pagu serta transfer ke daerah dan dana desa mencapai 126,14 triliun rupiah atau 15,26 persen dari pagu.

mad/Ant/E-10