Utang Pemerintah Bertambah Jadi Rp4.567,31 Triliun

JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat jumlah utang pemerintah hingga akhir Maret 2019 sebesar 4.567,31 triliun rupiah. Total utang tersebut bertambah 430,92 triliun rupiah jika dibandingkan periode yang sama di 2018 yaitu sebesar 4.136,39 triliun rupiah.

Berdasarkan data APBN KiTA edisi April 2019 yang dikutip Senin (22/4), total utang pemerintah sebesar 4.567,31 triliun rupiah masih jauh di bawah ambang batas yang ditetapkan Undang-undang (UU).

Besaran utang pemerintah memiliki batasan aman atau tidaknya diatur dalam UU nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pada Pasal 12 ayat 3 menyebutkan defisit anggaran dibatasi maksimal 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Sedangkan jumlah pinjaman dibatasi maksimal 60 persen dari PDB.

Rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang sekitar 30,12 persen, angka ini menurun jika dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 30,33 persen.

Adapun, rasio utang terhadap PDB masih aman mengingat besaran utang Pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang Keuangan Negara maksimum sebesar 60 persen dari PDB.

Total utang pemerintah terdiri dari banyak komponen. Pertama dari pinjaman yang jumlahnya 791,19 triliun rupiah atau 17,32 persen dari total utang pemerintah.

Jumlah pinjaman juga ada yang berasal dari pinjaman luar negeri yang sebesar 784,05 triliun rupiah dan pinjaman dalam negeri sebesar 7,13 triliun rupiah.

Pinjaman luar negeri ini terdiri dari pinjaman bilateral sebesar 322,26 triliun rupiah, multilateral sebesar 420,61 triliun rupiah, komersial sebesar 41,18 triliun rupiah.

Sedangkan sisanya 82,68 persen atau setara 3.776,12 triliun rupiah berasal dari surat berharga negara (SBN). SBN ini terbagi jadi dua bagian, yaitu SBN dengan denominasi rupiah sebesar 2.761,18 triliun rupiah dan denominasi valas sebesar 1.014,94 triliun rupiah. Ant/AR-2