Utang Orang Kaya Ditanggung oleh Rakyat Kecil

Beban BLBI terus menghantui kendati telah berlangsung lebih dari dua dekade. Selain beban bunga yang masih harus ditanggung oleh rakyat pembayar pajak dan pemerintah, persoalan aset eks BLBI tampaknya bakal menjadi bom waktu, jika proses tak segera dirampungkan.

Dari laporan itu menyebutkan pengelolaan aset properti eks BPPN dan eks kelolaan PT PPA (Persero) belum memadai. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atau DJKN dinilai tidak optimal dalam melakukan pengamanan aset properti eks BPPN dan eks PT PPA serta penetapan status penggunaan (PSP) aset eks PT PPA tidak memperhatikan status kepemilikan aset.

Selain itu, pengelolaan piutang BLBI yang juga belum memadai. Tak tanggung-tanggung, nilai piutangnya mencapai 17,17 triliun rupiah.

Laporan juga mengungkap dalam proses penagihan piutang BLBI mulai dari adanya agunan aset bank dalam likuiditas atau BDL yang tidak dikuasai pemerintah hingga tingkat penyelesaian piutang yang diserahkan kepada negara sangat rendah.

LHP BPK menjelaskan piutang BLBI sebesar 91,7 triliun rupiah yang terdiri dari aset kredit eks BPPN sebesar 72,6 triliun rupiah, aset kredit eks kelolaan PT PPA sebesar 8,9 triliun rupiah dan piutang eks Bank Dalam Likuidasi (BDL) sebesar 10,07 triliun rupiah. Sementara itu, tingkat penyelesaian piutang jika dirata-rata masih kurang dari 10 persen.
Halaman Selanjutnya....