Utang BUMN Rp4.800 Triliun, Lebih Besar dari Utang Negara

JAKARTA - Jumlah utang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ternyata lebih besar dari utang negara, yakni mencapai lebih dari 4.800 triliun rupiah, sementara utang pemerintah hanya 4.180 triliun rupiah.

Bahkan, utang BUMN pada tahun 2018 akan naik 5.253 triliun rupiah sesuai dengan proyeksi keseluruhan BUMN. Anggota Komisi VI DPR, Daniel Lumban Tobing, mengatakan sebagian besar utang BUMN tersebut dalam bentuk rupiah.

"Sedangkan utang negara tidak sampai segitu. Apakah ini akan didalami di pertemuan selanjutnya karena besarnya utang itu sangat berbahaya," katanya di DPR, Jakarta, Selasa (5/6).

Daniel menambahkan, DPR akan mempertanyakan penggunaan utang BUMN tersebut. "Kita lihat apakah utang-utang BUMN ini juga berkontribusi terhadap pelemahan rupiah atau apakah BUMN-BUMN ini bisa mendongkrak penguatan rupiah," ujar dia.

Sebelumnya, lembaga pemeringkat Standard & Poor's (S&P) juga mengkhawatirkan jumlah utang BUMN yang menjulang, terutama BUMN sektor kelistrikan dan konstruksi.

Malah, S&P mengungkapkan rasio utang 20 BUMN yang terdaftar di bursa menunjukkan adanya peningkatan lima kali terhadap pendapatan sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi (EBITDA).

"Ini adalah tren yang kami lihat secara serius karena kami pikir itu akan bertahan, dan akan difokuskan pada 2018 dan menjelang pemilihan 2019," kata analis S&P, Xavier Jean, beberapa waktu lalu.

Pemerintah memperkirakan total investasi infrastruktur yang dibutuhkan sejak tahun 2014-2019 sebesar 450 miliar dollar AS.

Untuk mengambil sebagian besar proyek tersebut, Xavier mengatakan BUMN harus meminjam guna memenuhi kebutuhan modal kerja.

Sementara proyek tersebut sering tertunda atau membutuhkan waktu untuk menghasilkan pendapatan.

Utang untuk Ekspansi

Di tempat yang sama, Sekretaris Kementerian BUMN, Imam Apriyanto Putro, menjelaskan total utang BUMN hingga 2017 tepatnya mencapai 4.825 triliun rupiah.

Menurutnya, utang tersebut sebagian besar merupakan utang BUMN perbankan dalam bentuk dana pihak ketiga (DPK).

"Itu sebagian besar DPK, tabungan masyarakat juga. Jadi, kalau benar-benar dari utang pinjaman atau obligasi mungkin sekitar 2.000 triliunan rupiah," jelasnya.

Imam juga menegaskan bahwa utang BUMN tersebut sebagian besar untuk kebutuhan ekspansi dan kegiatan usaha BUMN. Sebab biasanya proyekproyek yang digarap BUMN dengan rasio pembiayaan 30 persen dari ekuitas dan 70 persen pinjaman.

Oleh karena itu, utang BUMN meningkat dari tahun ke tahun. Imam mencatat total utang BUMN 2017 itu naik 38 persen dibandingkan catatan utang 2014 sebesar 3.488 triliun rupiah.

Meski begitu, total aset BUMN naik 57 persen dari 2014 sebesar 4.577 triliun rupiah menjadi 7.212 triliun rupiah di akhir 2017.

Total ekuitas juga naik 119 persen dari 1.089 triliun rupiah menjadi 2.387 triliun rupiah di 2017. "Namanya kalau mau ekspansi ya harus berutang, tidak mungkin dari duit sendiri semua," tegasnya. Ant/YK/ahm/SB