Usut Tuntas, Legislator Apresiasi Kejati Bongkar Kasus Korupsi di Dinas Kebudayaan

Jakarta - Anggota DPRD Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Hardiyanto Kenneth mengapresiasi kinerja Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jakarta atas pengungkapan kasus dugaan korupsi di Dinas Kebudayaan.

"Saya minta Kejati harus berani mengusut kasus ini hingga tuntas ke akar-akarnya. Jangan hanya berhenti di tiga orang saja yang dijadikan tersangka," kata Kenneth di Jakarta, Sabtu.

Ia pun mengapresiasi atas kinerja Kejati Jakarta yang berani mengungkap dugaan korupsi di tubuh Dinas Kebudayaan (Disbud) Pemerintah Provinsi DKJ.

Bang Kent--sapaan akrabnya--meminta Kejati tidak hanya berhenti di tiga orang saja, karena modus operandinya sudah berjalan lama. "Analoginya mereka pasti tidak bekerja sendiri, ada jaringannya dan banyak yang terlibat," katanya.

Dalam kasus tersebut sesuai keterangan Kejati, kata dia, tersangka IHW bersama tersangka MFM dan tersangka GAR bersepakat untuk menggunakan tim penyelenggara kegiatan (event organizer/EO) milik tersangka GAR, dalam melaksanakan rekayasa kegiatan-kegiatan fiktif pada bidang pemanfaatan di Disbud DKI Jakarta.

Tersangka MFM dan tersangka GAR bersepakat untuk menggunakan sanggar-sanggar fiktif dalam pembuatan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) guna pencairan dana kegiatan pagelaran seni dan budaya.

Kemudian uang SPJ yang telah masuk ke rekening sanggar fiktif maupun sanggar yang dipakai namanya ditarik kembali oleh tersangka GAR. Lalu ditampung di rekening tersangka GAR yang diduga digunakan untuk kepentingan tersangka IHW maupun tersangka MFM.

Bang Kent mendesak Kejati Jakarta dapat menuntaskan kasus korupsi di Disbud hingga ke akar-akarnya. Apalagi kasus ini telah menambah daftar panjang kasus korupsi yang melibatkan pejabat pemerintah daerah, khususnya di Jakarta.

"Kejati harus memeriksa seluruh pihak terkait kasus ini, tidak menutup kemungkinan ada keterlibatan pejabat pemerintah Daerah Khusus Jakarta yang lain atau dari pihak swasta yang juga terlibat," kata dia.

Ia menambahkan, dampak korupsi di Disbud dapat dirasakan di berbagai aspek, baik langsung maupun tidak langsung, seperti kerugian keuangan negara, terganggunya program kebudayaan Betawi, kerusakan citra pemerintah daerah dan terganggunya pembangunan berkelanjutan.

"Anggaran senilai Rp150 miliar yang diselewengkan telah berakibat langsung pada terhambatnya kegiatan kebudayaan, seperti program pelestarian seni tradisional, dukungan terhadap sanggar seni lokal," katanya.

Dengan adanya kasus korupsi tersebut, kata Kent, membuat efek domino terhadap sektor lain yang dapat memicu ketidakpercayaan terhadap dinas atau institusi lainnya. Hal ini bisa menciptakan persepsi buruk terhadap pengelolaan anggaran di tingkat daerah.

"Penting sekali bagi Gubernur Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno untuk bisa memperhatikan dan menindaklanjuti kasus ini dengan tegas," kata dia.

Menurut Bang Kent, diperlukan langkah strategis yang mencakup reformasi sistem, pengawasan ketat dan peningkatan transparansi, terkait kasus korupsi di Pemerintah Daerah Khusus Jakarta. Di antaranya meningkatkan transparansi anggaran dan program serta penguatan pengawasan internal dan eksternal.

"Semua rincian anggaran dinas harus dipublikasikan secara online agar masyarakat Jakarta dapat mengawasi seluruh kegiatan terkait penggunaan anggaran tersebut," kata politisi Fraksi PDI Perjuangan itu.