Usulan Pemekaran Masih mengalir

Menurut Sumarsono, inilah yang memang jadi dasar utama ditempuhnya moratorium. Pemerintah perlu menyelesaikan grand desain otonomi daerah. Dan ini harus disusun secara komperhensif. Jangan sampai kemudian, desain otonomi telah dibuat, lalu usulan dibuka, ternyata dalam pelaksanaannya tidak sinkron. Ini tentunya yang tak diinginkan. Karena ini menyangkut masa depan daerah.

"Ini masih perlu kajian lebih mendalam. Lalu RPP tentang penataan daerah yang merupakan mekanisme atau prosedur bagaimana mulai pembentukan daerah persiapan, kemudian penataan daerah, sampai penggabungan daerah itu disusun," kata Sumarsono.

Alasan kedua, kata dia, dari sisi keputusan politik. Menurut Sumarsono, sudah dua kali dalam sidang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) yang dipimpin Wapres sebagai ketua, masalah usulan pemekaran dibahas. Terutama soal keterbatasan keuangan negara. Kata dia, ada hambatan dari sisi anggaran yang dialokasikan untuk prioritas lain. Prioritas pembangunan yang lebih penting.

"Tentunya di tengah-tengah itu selama masa pemberhentian sementara kami melakukan evaluasi," katanya.

Menurutnya, telah dilakukan evalusi terhadap 18 daerah otonom baru yang usianya di bawah lima tahun. Ternyata hanya enam daerah yang masuk kategori baik. Selebihnya sedang. Bahkan banyak yang masuk kategori kurang.
Halaman Selanjutnya....