Upaya Bersama Selesaikan Perang Belum Berkembang Signifikan

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerukan kepada para pemimpin negara- kelompok tujuh (G7) industri maju untuk berani melakukan revolusi besar agar perang dapat dihentikan dan dihindari demi terciptanya perdamaian dunia.

Presiden saat menyampaikan pandangannya pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G7 dengan tema "Menuju Dunia yang Damai, Stabil, dan Sejahtera", di Hotel Grand Prince, Hiroshima, Jepang, Minggu (21/5), mengatakan sebagai pemimpin harus punya keberanian dan kemauan melakukan revolusi besar untuk bawa perubahan dan perbaikan agar perang dapat dihentikan.

Dalam keterangan tertulis, Presiden Jokowi menegaskan kalau perang pada akhirnya hanya akan mengorbankan rakyat. Sebab itu, semua pihak menginginkan dunia yang damai, stabil, dan sejahtera, bukan seperti saat ini.

"Distrust makin tebal, rivalitas makin meruncing, perang dan konflik masih terjadi di mana-mana," papar Jokowi.

Di tengah berbagai macam krisis dunia yang makin mengkhawatirkan, Kepala Negara memandang kalau upaya bersama yang dilakukan untuk menyelesaikan perang belum menunjukkan perkembangan yang signifikan.

Perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran, jelas Jokowi, adalah tanggung jawab dan tujuan bersama. Presiden pun mengajak para pemimpin dunia untuk melakukan perubahan.

Menanggapi seruan Presiden Jokowi itu, pakar Hubungan Internasional dari Universitas Airlangga Surabaya, Siti Rokhmawati Susanto, mengatakan dalam era kepemimpinan sekarang, RI terlihat lebih aktif memainkan berbagai peran dalam mewujudukan perdamaian, kesejahteraan dan kemajuan dunia. Pernyataan Presiden Jokowi itu merupakan salah satu bentuk upaya tersebut.

"Dalam konteks menghentikan perang yang sejauh ini belum ada tanda-tanda akan berakhir, di hadapan pemimpin negara maju, Indonesia ingin menjadi salah satu aktor yang diperhitungkan secara global, apalagi momennya pas dan strategis di KTT G7," kata Siti.

Menurut dia, posisi Indonesia saat ini menarik untuk dicermati karena sekarang lebih assertive dalam merespons isu internasional. Berhubung belum ada aktor internasional yang mampu memberikan pengaruh dalam wacana dan solusi menghentikan perang, sehingga Indonesia mengambil posisi itu, terutama dalam konteks negara emerging.

Dihubungi pada kesempatan terpisah, Ketua Departemen Politik Pemerintahan dan Hubungan Internasional, Universitas Brawijaya, Malang, Aswin Ariyanto Azis, mengatakan seruan Presiden Jokowi untuk segera mengakhiri perang yang sedang berlangsung dan tindakan yang dapat memicu perang tampaknya tidak begitu berpengaruh terhadap negara G7.

Namun dalam ajang tersebut, Presiden Jokowi, kata Aswin, cukup tegas membawa kepentingan nasional Indonesia yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

"Salah satunya adalah kebijakan hilirisasi komoditas unggulan Indonesia seperti kelapa sawit dan nikel, namun terhalangi kebijakan diskriminatif oleh negara maju anggota G7 terutama Uni Eropa," ungkapnya.

Sementara itu, pakar ekonomi dari Universitas Indonesia (UI), Eugenia Mardanugraha, menyatakan sepakat dengan pernyataan Presiden Jokowi soal pentingnya menciptakan perdamaian dunia.

"Selama ada perang, maka persaingan perdagangan dan perekonomian dunia kacau. Perang Russia-Ukraina terbukti berdampak pada persaingan ekonomi negara-negara besar. Semakin sengit perang, perebutan sumber daya juga semakin sengit," kata Eugenia.

G7 Dukung Ukraina

Sementara itu, para pemimpin Kelompok Tujuh Negara Maju (G7) berjanji mendukung Ukraina selama menghadapi agresi Rusia. Mereka juga mendesak Tiongkok agar memainkan perannya guna mengakhiri perang itu.

Pernyataan itu dirilis Sabtu atau hari kedua pertemuan puncak KTT G7 di Hiroshima, dalam sebuah komunike. Komunike ini disampaikan beberapa menit setelah Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy tiba di Jepang untuk menghadiri KTT ini.

Tujuh negara anggota G7, adalah Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Prancis, Italia, Jepang, dan Kanada, ditambah Uni Eropa. G7 juga mendesak Tiongkok agar menekan Rusia guna menghentikan perang di Ukraina. G7 juga meminta Tiongkok menyelesaikan masalah Taiwan dengan cara damai.

Para pemimpin G7 juga mengungkapkan kekhawatiran mendalam terhadap situasi di Laut Tiongkok Timur dan Selatan, di mana Beijing meningkatkan klaim teritorialnya. G7 menentang keras setiap upaya sepihak dalam mengubah status quo dengan kekerasan atau paksaan.