UMKM Masih Terkendala Biaya Operasional

JAKARTA - Pemerintah mengungkapkan sebanyak 30 persen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berencana membentuk dana cadangan ke depan. Pembuatan dana cadangan tersebut dimaksudkan agar UMKM tetap memiliki dana operasi saat terdampak pandemi, seperti Covid-19.

"Ada tiga tantangan utama yang dihadapi UMKM ke depan, yakni berkaitan dengan transformasi digital, ekspansi usaha, dan biaya operasional, di mana UMKM berencana membentuk dana cadangan ke depan," kata Direktur Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN/ Bappenas), Dading Gunadi, dalam webinar side event G20 yang diikuti dari Jakarta, Senin (23/5).

Terkait ekspansi usaha, sebanyak 55 persen usaha kecil berencana menunda ekspansi usaha mereka karena pandemi sehingga mereka memerlukan waktu lebih lama untuk naik kelas. Adapun 40 persen UMKM diharapkan mengakselerasi usaha mereka dengan melakukan transformasi digital sebab 94 persen konsumen jasa digital berniat melanjutkan konsumsinya setelah pandemi.

"Untuk mengatasi tantangan masa depan tersebut, pemerintah menyiapkan sejumlah strategi seperti mensubsidi biaya operasional yang dikeluarkan UMKM dan memediasi UMKM penyewa toko dengan pelaku usaha pusat belanja agar biaya sewa menjadi lebih murah," katanya.

Pemerintah juga terus memperkuat rantai pasok dan jaringan logistik UMKM dengan mendorong kemitraan, meningkatkan produktivitas, memodernisasi jasa logistik, dan meningkatkan keahlian digital pelaku UMKM. Selain itu, pemerintah juga mendorong penyedia jasa e-commerce untuk bekerja sama dengan pelaku UMKM melalui pelatihan adopsi teknologi dan perluasan pasar lokal UMKM

Dading mengungkapkan sebanyak 94 persen dari usaha mikro dan kecil juga belum memanfaatkan komputer untuk menjalankan usaha dan 90 persen belum menggunakan internet. Dia mengatakan pemerintah terus mendorong digitalisasi UMKM terutama di tengah Covid-19.

Di samping itu, untuk membantu UMKM yang pendapatannya terkoreksi selama Covid-19, pemerintah meluncurkan program untuk mengurangi biaya operasional UMKM seperti melakukan subsidi bunga kredit, restrukturisasi kredit UMKM, dan merelaksasi pajak. "Saat ini, restrukturisasi kredit telah direalisasikan untuk 3,9 juta UMKM dan juga subsidi bunga kredit untuk 17,8 juta UMKM," katanya.

Tingkatkan Literasi

Sementara itu, anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK), Tirta Segara, mengatakan pihaknya berkomitmen dalam mendorong peningkatan indeks literasi dan inklusi keuangan bagi para pelaku UMKM. Dia mengatakan hal ini dilakukan agar UMKM dapat terus berkontribusi terhadap pemulihan ekonomi nasional.

"Survei BPS menunjukkan pandemi Covid-19 telah menyebabkan 68 persen UMK mengalami penurunan pendapatan. Oleh karena itu, segala upaya untuk memperkuat UMKM menjadi semakin penting untuk dilakukan," kata Tirta saat virtual media briefing, Senin.

Diketahui berdasarkan data OJK pada 2019, literasi keuangan masyarakat Indonesia berada di angka 38,03 persen sedangkan inklusi keuangan mencapai 76,9 persen.

Tirta mengatakan upaya meningkatkan pemahaman keuangan bagi UMKM merupakan proyek nasional jangka panjang sehingga diperlukan kolaborasi dari segenap pemangku kepentingan. Dia pun mengapresiasi para pemangku kepentingan, termasuk perusahaan teknologi yang turut berkontribusi, tak hanya dalam rangka meningkatkan kemampuan digital, tapi juga kemampuan pengelolaan keuangan.