Ukraina Siap Jadi Negara Netral

KYIV - Presiden Volodymyr Zelenskyy mengatakan bahwa Ukraina siap jadi negara netral dan memenuhi syarat utama untuk mengakhiri perang dengan Russia. Pernyataan Zelenskyy itu diutarakan jelang terlaksananya pembicaraan damai yang akan kembali berlanjut dengan Turki sebagai tuan rumah.

"Negara kami siap berada dalam posisi netral, bebas nuklir, dan menawarkan jaminan keamanan kepada Russia. Negara kami pun siap memenuhi syarat untuk mengakhiri perang dengan Russia," ucap Presiden Zelenskyy, Minggu (27/3).

Namun Zelenskyy mengatakan bahwa pemerintahnya akan amat berhati-hati mempertimbangkan opsi untuk mengadopsi status netral menjadi bagian dari kesepakatan damai dengan Russia. Pernyataannya itu muncul dalam wawancara video dengan media independen Russia.

"Poin negosiasi ini dapat dimengerti oleh saya, dan sedang dibahas serta dipelajari dengan cermat," kata Zelenskyy. "Jaminan keamanan dan netralitas, status non-nuklir negara kami. Kami siap untuk itu. Ini poin terpenting," imbuh dia.

Presiden Ukraina itu pun mengatakan bahwa penggunaan bahasa Russia di Ukraina adalah topik yang dibahas, tetapi tidak akan membahas demiliterisasi, salah satu tuntutan utama Moskwa sejak awal perang. Zelenskyy mengatakan kesepakatan apapun harus disertai dengan jaminan dari pihak ketiga dan akan diputuskan melalui referendum.

"Tujuannya adalah mencapai perdamaian dan mengembalikan kehidupan normal di Ukraina secepat mungkin," tegas Zelenskyy.

Sementara itu Kepala Intelijen Militer Ukraina, Kyrylo Budanov, mengatakan bahwa dirinya yakin Russia sedang mencoba untuk membagi Ukraina menjadi dua, seperti yang terjadi dengan Korea Utara dan Korea Selatan setelah Perang Dunia II.

"Para penjajah akan mencoba untuk menarik wilayah yang diduduki menjadi satu struktur kuasi-negara dan mengadunya dengan Ukraina yang merdeka," kata Budanov dalam sebuah pernyataan. "Fakta itu adalah upaya untuk menciptakan Korea Utara dan Korea Selatan di Ukraina," imbuh dia seraya mengatakan bahwa tentara Ukraina akan berupaya memukul mundur pasukan Russia dan terlibat dalam perang gerilya total untuk mencegah perpecahan negara.

Menurut perkiraan PBB, setidaknya 1.119 warga sipil telah tewas di Ukraina dan 1.790 terluka. PBB memperingatkan bahwa angka korban sebenarnya kemungkinan jauh lebih tinggi. Sementara badan pengungsi PBB, UNHCR, melaporkan lebih dari 3,9 juta warga Ukraina juga telah melarikan diri ke negara-negara tetangga, dengan jutaan lainnya mengungsi di dalam negeri.

Sikap NATO

Sementara itu Kanselir Jerman, Olaf Scholz, pada Minggu menyatakan bahwa perubahan rezim di Russia bukanlah tujuan NATO, terlepas dari invasi Moskwa ke Ukraina.

Hal itu diungkapkan oleh Kanselir Scholz sehari setelah Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden, mengatakan bahwa Presiden Russia, Vladimir Putin, adalah "tukang jagal" yang "tidak bisa terus berkuasa."

"Itu bukan tujuan NATO, bukan pula tujuan Presiden AS," kata Scholz kepada saluran televisi pemerintah Jerman,ARD.

Komentar Scholz itu disampaikan menyusul pernyataan sebelumnyaoleh Presiden Prancis, Emmanuel Macron, di mana ia memperingatkan akan terjadinya eskalasi verbal dengan Putin.AFP/DW/I-1