Ukraina Minta Perundingan 4 Pihak

Ukraina menyatakan siap berunding dengan Russia untuk meredakan ketegangan yang dipicu insiden di Selat Kerch pekan lalu, dengan syarat agar perundingan tersebut dihadiri oleh empat pihak.

KIEV - Presiden Ukraina, Petro Poroshenko, menyatakan bahwa negaranya siap menggelar perundingan dengan Russia untuk meredakan konflik di Selat Kerch, melalui format "perundingan Normandy". Format perundingan ini sebelumnya pernah dibentuk oleh empat pihak negara untuk menyelesaikan konflik di Ukraina timur yang melibatkan kelompok pemberontak pro-Russia.

"Kami pasti akan turut serta dalam pertemuan berformat Normandy pada level penasihat politik dimana kami akan mengajukan perntanyaan penting: persyaratan agar Federasi Russia memulangkan pelaut, kapal-kapal, dan membuka Selat Kerch," kata Presiden Poroshenko, pada Minggu (2/12).

"Kami juga akan meminta Russia agar tak lagi melakukan pelanggaran hukum internasional dan jika itu terjadi lagim akan ada konsekuensinya. Moskwa juga harus menarik pasukannya yang ditempatkan di perbatasan Russia-Ukraina dan menyingkirkan sebagaian besar kapal perangnya dari Laut Azov," imbuh Presiden Ukraina itu.

Pernyataan Presiden Ukraina itu dilontarkan sehari usai pertemuan antara Kanselir Jerman, Angela Merkel, dan Presiden Russia, Vladimir Putin, di penutupan KTT G20 di Buenos Aires, Argentina, pada Sabtu (1/12).

Saat pertemuan Merkel-Putin itu, kedua kepala negara membahas kemungkinan dilaksanakannya pertemuan empat pihak antara Ukraina, Russia, Prancis, dan Jerman.

Sebelumnya, Russia selalu menolak untuk dilaksanakannya perundingan terkait insiden di Selat Kerch dimana 3 kapal Ukraina beserta 24 pelautnya ditahan oleh kapal-kapal Russia saat berlayar di Laut Azov, dekat wilayah perairan Crimea yang dikuasai Russia pada Minggu (25/1) pekan lalu.

Menurut direktur Penta Centre for Political Studies di Kiev, Volodymyr Fesenko, penolakan Russia untuk membahas insiden di Selat Kerch merupakan upaya penundaan karena sebentar lagi akan dilaksanakan pemilihan presiden di Ukraina. "Russia menunda perundingan karena pada akhir Maret nanti akan ada pilpres di Ukraina," kata Fesenko.

Fesenko juga mendukung rencana Presiden Poroshenko agar digelar perundingan dengan format 4 pihak, karena tanpa peran negara mediator seperti Jerman, maka perundingan akan sia-sia.

Pendapat Fesenko juga didukung oleh ketua riset di Ilko Kucheriv Democratic Initiatives Foundation, Oleksiy Haran, yang menyatakan bahwa Ukraina tak akan mau menggelar perundingan dengan Russia tanpa kehadiran pihak ke-3.

Pertikaian antara Ukraina-Russia mulai meningkat setelah Kiev mendepak Presiden Ukraina dukungan Moskaw, Viktor Yanukovich, pada 2014. Konflik itu kemudian merembet dengan aneksasi Crimea oleh Russia dan penguasaan wilayah Donetsk dan Luhansk oleh kelompok pemberontak dukungan Russia pada tahun yang sama.

Sikap NATO

Sementara itu North Atlantic Treaty Organization (NATO) dimana Ukraina menjadi anggota dari pakta pertahanan itu, pada Senin (3/12) menyatakan bahwa mereka akan mempelajari secara cermat situasi ketegangan antara Ukraina dan Russia.

Rencananya para menteri luar negeri negara anggota NATO akan melakukan pertemuan pada Selasa (4/12) ini untuk membahas insiden di Laut Azov yang terjadi pekan lalu.

Namun jelang pertemuan itu, ketua NATO, Jens Stoltenberg, telah meminta Russia untuk mengakhiri ketegangan dengan Ukraina dan ia akan menolak untuk menyatakan dukungan terhadap Kiev, karena NATO mengharapkan untuk menghindari terjadinya peningkatan ketegangan. AFP/AlJazeera/I-1