Ujaran Kebencian Jadi Tantangan

JAKARTA- Semua elemen harus ikut mengawal suksesnya pemilihan umum tahun 2019 yang akan digelar serentak pertama kalinya. Jangan sampai kemudian pesta demokrasi rakyat yang mestinya menggembirakan dirusak oleh racun demokrasi. Ujaran kebencian masih jadi tantangan di pemilu nanti. Di samping politik uang.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan hal itu di Jakarta, Senin (24/9). Menurutnya, diperlukan komitmen bersama untuk mengawal kualitas pemilu mulai dari jajaran penyelenggara, pemerintah dan pemerintah daerah, ormas, partai politik, media massa, dan seluruh elemen masyarakat lainnya. Sebab tantangan demokrasi tidak mudah saat ini. " Tantangan demokrasi yang dihadapi adalah politik identitas, ujaran kebencian dan kampanye hitam. Itu yang akan dihadapi di pemilu 2019," katanya.

Tjahjo menjelaskan, kenapa politik identitas menjadi tantangan, sebab acapkali identitas dipolitisasi melalui interpretasi secara ekstrim yang bertujuan untuk mendapat dukungan dari orang-orang yang merasa 'sama' baik secara ras, etnisitas, agama, maupun elemen perekat lainnya. Dan yang membahayakan adalah tatkala radikalisme dalam bentuk ujaran kebencian bercampur dengan propaganda politik dan kampanye hitam yang kemudian itu digunakan sebagai alat meraih kekuasaan.

"Tentunya hal itu mengancam kedamaian dan pluralisme kehidupan masyarakat Indonesia" katanya.

Tapi lanjut Tjahjo, meski potensial, politik identitas tergantung beberapa hal, diantaranya tergantung calon atau kandidat yang akan maju, rivalitasnya antara siapa dan siapa. Yang pasti praktik politik identitas, ujaran kebencian dan politisasi SARA dalam kontestasi politik perlu diredam. Salah satunya lewat penerapan konsep peace building atau membangun perspektif perdamaian. "Harus di dorong para politisi tidak menggunakan isu agama sebagai salah satu bahan kampanye," kata Tjahjo.

Mantan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang juga eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie juga berharap hal yang sama. Jimly yang sekarang maju sebagai calon senator dari DKI Jakarta, mengajak semua elemen, terutama yang terlibat langsung dalam proses kontestasi menggerakkan sosialisasi positif, bersahabat dan tidak saling menjatuhkan.

Persoalan Pemilu

Sementara itu lembaga DPD RI memberikan catatan kepada persiapan penyelenggaraan pemilu serentak 2019 kepada KPU dan Bawaslu. Hal tersebut terungkap pada Rapat Kerja DPD RI dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) RI membahas persiapan Pemilu 2019. Di ruang rapat Komite I, Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Senin.

Ketua Komite I Benny Rhamdani memberi catatan terhadap persoalan-persoalan yang timbul dari persiapan pemilu serentak pileg dan pilpres 2019 kepada KPU dan Bawaslu. Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain; terkait validitas Daftar Pemilih tetap (DPT) yang ganda.

Ketua Bawaslu RI Abhan memberikan penjelasan soal kesiapan Bawaslu dalam menghadapi pelaksanaan pemilu 2019. Di antaranya Bawaslu sudah mendapatkan dukungan APBN yang cukup.

Kemudian peningkatan kapasitas jajaran dan kelembagaan Bawaslu di Kabupaten/ Kota sudah permanen 5 tahun. ags/sur/AR-3