UE Diminta Dukung Program Sawit RI

Uni Eropa semestinya tinggal mendukung upaya sawit keberlanjutan yang tengah diperkuat RI, bukannya justru menekannya.

JAKARTA - Upaya diskriminasi sawit yang dilakukan Uni Eropa (UE) terhadap sawit Indonesia dipandang bisa menimbulkan masalah baru. Selain mengancam keberlangsungan hidup petani sawit, sikap UE itu juga membuka celah terhadap bocornya sawit RI ke pasar baru seperti India dan Tiongkok.

Sutainable Palm Oil Program Manager WWF Indonesia, Joko Sarjito, menegaskan mestinya UE tinggal mendukung upaya sawit keberlanjutan yang tengah diperkuat RI, bukannya justru menekannya. "Jika bocor ke India dan Tiongkok tentu akan menjadi masalah," tegasnya dalam diskusi soal sawit, di Jakarta, Kamis (9/5) petang.

Disebutkannya, sebagian besar minyak sawit Indonesia telah memiliki sertifikasi RSPO dan International Standard Carbon Certification (ISCC) yang secara sukarela dilakukan petani dan perusahaan perkebunan kelapa sawit nasional.

Berdasarkan data yang dimiliki Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), minyak sawit berkelanjutan yang berhasil diproduksi dunia mencapai lebih dari 13 juta ton, yang mana lebih dari 52 persen berasal dari produksi Indonesia. Sebagai produsen terbesar crude palm oil (CPO) dunia, kini predikat terbesar produsen minyak sawit berkelanjutan, juga melekat kepada Indonesia.

Dijelaskan Joko, bisnis minyak sawit sendiri, baru-baru ini, terus mengalami fluktuasi harga jual di pasar global. Kendati cenderung mengalami penurunan harga, namun komoditas ini tetap memiliki prospek pasar yang cerah karena minyak sawit memiliki prospek sebagai bahan bakar nabati, seperti biodiesel dan bahan bakar cair.

Sebagai informasi, berdasarkan data Kementerian Pertanian (Kementan) pada 2018, keberadaan lahan perkebunan kelapa sawit nasional diperkirakan sekitar 14 juta hektare, yang mana kepemilikan lahan perkebunan kelapa sawit sebesar 42 persen lebih, dimiliki petani kelapa sawit.

Direktur Badan Pengelola Dana Perkebunanan Kelapa Sawit (BPDP), Herdrajat Natawijaya, berharap agar keberadaan minyak sawit Indonesia harus sesuai dengan peraturan yang berlaku dari pemerintah.

"Produksi minyak sawit Indonesia, harus mengikuti peraturan yang telah diterapkan pemerintah, seperti penerapan prinsip dan kriteria Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) yang wajib dilakukan semua pelaku usah perkebunan," kata Herdrajat.

Lakukan Pengecekan

Sementara itu, sejumlah kedutaan besar negara anggota UE melakukan pengecekan secara langsung terkait dengan tata kelola kebun sawit di RI yang telah lolos ISPO. Ada delapan negara sahabat yang melakukan pengecekan. Kedelapan negara tersebut, yakni Spanyol, Inggris, Belgia, Swedia, Irlandia, Hongaria, Finlandia, dan perwakilan Food and Agriculture Organisation (FAO).

Menurut Kepala Sekretariat Komisi ISPO, Azis Hidayat, perwakilan UE meminta agar petani didorong untuk lebih aktif terlibat dalam skema ISPO. Hal itu karena ada 40 persen kebun petanai dalam perkebunan sawir RI.

"Kami berharap agar kunjungan tersebut membuat UE paham bahwa standar ISPO di atas rata-rata standar yang ditetapkan lembaga sertifikasi internasional," tutupnya. ers/E-10