Tuntaskan KKSB

Kelompok bersenjata di Papua kembali berulah. Mereka menyerang lagi Pos TNI dan mengakibatkan saling tembak dengan tiga korban prajurit TNI, Kamis (7/3), di Distrik Mugi, Kabupaten Nduga, Papua. Tiga anggota TNI yang tergabung dalam Satgas Nanggala itu Sersan Dua Mirwariyadin, Sersan Dua Yusdin, dan Sersan Dua Siswanto. Kelompok penyerang ini dikatakan berada di bawah pimpinan Egianus Kogoya. Dalam baku tembak juga ada korban tewas di pihak penyerang, sekitar 10.

Presiden Joko Widodo memerintahkan TNI dan Polri menyelesaikan persoalan Kelompok Kriminal Sipil Bersenjata (KKSB) Papua ini. Akhir tahun lalu, kelompok tersebut juga menyerang dan menembaki pekerja yang membangun jalan Trans Papua. Salah satu korban selamat pada penyerangan 4 Desember 2018 itu Martinus dan Jefrianto, pekerja PT Istaka Karya. Mereka ikut membangun jembatan yang menjadi bagian dari pengerjaan Trans Papua. Tidak kurang dari 19 pekerja meninggal dalam penyergapan tersebut.

KKSB ini memang harus diselesaikan. Mereka tidak boleh mengganggu, ngerecoki, atau menghambat penyelesaian Trans Papua. Sebab jalan tersebut akan sangat bermanfaat dan amat diperlukan masyarakat setempat guna memacu perekonomian. Tanpa adanya jalan, pengembangan perekonomian sulit direalisasikan. Jalan merupakan kebutuhan mendasar pembangunan di mana pun untuk sarana transportasi dan pengangkutan berbagai keperluan pembangunan dan warga.

Maka, akan sangat terhambat bila penyelesaian jalan terus diganggu seperti ini. Para pekerja harus dijamin keselamatan mereka. Jangan sampai tidak ada yang mau bekerja membangun jalan karena tidak ingin nyawanya menjadi taruhan. Maka, sudah selayaknya Presiden Jokowi memerintahkan untuk menyelesaikan problem KKSB ini. Hanya, Presiden mengatakan tantangan pengejaran pelaku penembakan terhambat medan hutan belantara yang berat. Hal itu mempersulit personel Polri maupun TNI menangkap pelaku.

Usai kejadian akhir tahun lalu, Menteri Pertahanan dan Keamanan, Ryamizard Ryacudu, menyebut para pelaku bukan kelompok kriminal, tapi pemberontak. Sedangkan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mendesak kelompok Nduga, Papua, ini dicap sebagai separatis agar pasukan TNI bisa berada di garis depan menumpas. Kalau mereka sebagai separatis, pemerintah bisa meningkatkan operasi menjadi kegiatan militer. Saat ini masih polisi di baris depan. TNI hanya mem-back up.

Moeldoko menyadari perubahan penyebutan nama bagi kelompok bersenjata di Bumi Cendrawasih akan mengundang reaksi Internasional. Namun, bagi mantan Panglima TNI itu nyawa prajurit harus lebih diperhatikan. Untuk itu, diperlukan pembicaraan dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar
Negeri, Menteri Pertahanan, dan Menko Polhukam.

Berbagai cara harus segera ditempuh untuk menuntaskan penyerangan-penyerangan. Yang lebih utama dicari pangkal sebabnya. Apa alasan mereka menyerang. Padahal, pembangunan jalan itu akan menguntungkan masyarakat setempat, termasuk anggota KKSB dan keluarga. Untuk itu, jika memang memungkinkan diterjunkan tim pencari fakta untuk menemukan sebab atau alasan para penyerang tersebut terus beraksi.

Sebab kalau pendekatannya mengutamakan perburuan besar-besaran, tanpa dicari akar masalahnya, bisa saja suatu saat terjadi lagi. Sebab embrionya tentu ada di tengah masyarakat. Andai diketahui sebabnya, misalnya, karena kemiskinan atau mereka merasa diperlakukan tidak adil, ini dulu yang diselesaikan, sembari terus diadakan pendekatan sosial kemasyarakatan. Meski begitu, tetap harus diterjunkan aparat di lokasi untuk menjaga ketertiban dan keamanan. Jangan biarkan juga mereka terus berulah dan membantai pekerja-pekerja atau aparat itu sendiri.