Tunda Kenaikan "Administered Price"

JAKARTA - Pemerintah perlu menunda kenaikan harga kebutuhan pokok yang diatur pemerintah atau administered price seperti harga bahan bakar minyak (BBM) dan listrik. Sebab, kenaikan harga kebutuhan pokok tersebut sangat mempengaruhi pemulihan ekonomi dalam negeri.

"Sebisa mungkin kita tahan, misalnya harga energi, LPG, pertalite, listrik, dan beberapa harga kebutuhan pokok. Kalau ini bisa dilakukan kemungkinan besar pertumbuhan ekonomi 5,2 persen year on year di 2022 bisa kita capai," kata Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Eko Listiyanto, dalam konferensi pers yang dipantau di Jakarta, Rabu (11/5).

Di satu sisi, menurut dia, kenaikan harga kebutuhan pokok masyarakat seperti makanan minuman, perumahan, air, dan bahan bakar rumah tangga menunjukkan bahwa konsumsi masyarakat telah mulai pulih dibandingkan saat penyebaran Covid-19 masih tinggi.

"Jadi, efek pengendalian pandemi sudah membuahkan hasil berupa daya beli masyarakat yang meningkat," katanya.

Namun, kenaikan harga kebutuhan pokok yang membuat inflasi pada April 2022 mencapai 3,47 persen year on year juga perlu diwaspadai agar tidak sampai menahan laju daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih.

Eko menilai pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang sebesar 4,34 persen year on year pada kuartal I-2022 lebih disebabkan sebelumnya konsumsi rumah tangga terkontraksi pada kuartal I-2021.

"Jadi secara keseluruhan, sebetulnya pertumbuhan konsumsi kita belum pulih-pulih banget, sehingga kalau ke depan akan ada upaya meningkatkan sejumlah administered price, siap-siap saja daya beli akan rontok lagi pasca-Lebaran," ucapnya.

Hal ini tampak dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) dan Indeks Kondisi Ekonomi (IKE) yang tercatat menurun pada kuartal I 2022, meski masih di atas 100 atau masyarakat masih optimis. IKK sepanjang Januari sampai Maret 2022 tercatat sebesar 119,6, 113,1, dan 111, sementara IKE tercatat sebesar 100,9, 95,5, dan 93,9.

Membaiknya Persepsi

Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono, dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu (11/5), mengatakan peningkatan IKK terpantau pada mayoritas kategori pengeluaran, kelompok usia, serta kategori pendidikan responden. Secara spasial, kenaikan IKK terjadi di sebagian besar kota cakupan survei, dengan yang terbesar di Bandar Lampung, diikuti Kota Samarinda dan Denpasar.

Dia menjelaskan keyakinan konsumen pada April 2022 yang meningkat didorong oleh membaiknya persepsi konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini. Peningkatan tersebut berkaitan dengan persepsi terhadap penghasilan saat ini, ketersediaan lapangan kerja, dan pembelian barang tahan lama alias durable goods yang meningkat.

Sebelumnya, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, mengatakan dampak konflik di Ukraina yang berkepanjangan terhadap pertumbuhan ekonomi perlu diwaspadai.

"Konflik di Ukraina yang berkepanjangan disertai lockdown di Tiongkok mengganggu rantai pasok beberapa kebutuhan impor industri Indonesia. Belum tentu pertumbuhan 5 persen akan berjalan terus pada kuartal berikutnya," kata Bhima, di Jakarta, awal pekan ini.

Menurut Bhima, pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal I-2022 didorong oleh kenaikan harga komoditas dan peningkatan permintaan batu bara dan minyak kelapa sawit (CPO) di pasar internasional. "Kinerja ekspor dan investasi yang berkaitan dengan sektor pertambangan serta perkebunan mampu mendorong pemulihan ekonomi," katanya.