Tumpang Tindih Satgas Rusak Ekosistem Pertambangan
Karena itu, Politisi Dapil Banten III ini mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Menteri Investasi dan Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, dalam kapasitasnya sebagai Kepala Satgas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi.
Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) meminta Presiden Jokowi menghentikan Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia, atau mininal memberi pernyataan terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pencabutan izin usaha pertambangan (IUP).
Menurut Koordinator Jatam Nasional, Melky Nahar, nama Bahlil kini ramai dikaitkan dugaan ramainya perbincangan soal fee tambahan untuk pemulihan IUP yang dicabut.
"Karena temuan ini viral, Bahlil harusnya diberhentikan dulu, atau presiden beri statemen kepada penegak hukum silakan tindak tanpa pandang bulu," kata Melky.
Menurut Melky, landasan hukum soal wewenang pencabutan IUP di tangan Bahlil telah bermasalah sejak awal. Masalah itu belakangan diduga menjadi celah untuk fee atau setoran pemulihan IUP.
Halaman Selanjutnya....
Redaktur : Muchamad Ismail
Komentar
()Muat lainnya