Tumpahan Minyak Ancam Ekosistem Laut

JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meminta PT Pertamina (Persero) meningkatkan perawatan peralatannya. Tujuannya, untuk menghindari terjadinya tumpahan minyak di lautan yang menggangu biota laut.

Hal itu disampaikan Dirjen Pengelolaan Ruang Laut KKP, Tb Haeru Rahayu ketika menggelar pertemuan dengan pihak Pertamina membahas kebocoran pipa minyak yang berimbas pada kotornya perairan Karawang, Jawa Barat di Jakarta, Senin (26/4).

Menurut Tebe, KKP menaruh perhatian serius pada kejadian tersebut. "Sebab tumpahan minyak bila terus meluas bisa mengancam keberlanjutan ekosistem dan mengganggu aktivitas nelayan maupun pembudidaya di area terdampak," tegas Tebe.

Di samping itu, banyak masukan dari kelompok masyarakat maupun asosiasi yang meminta KKP segera bertindak terkait tumpahan minyak di perairan Karawang. Tumpahan minyak di laut, khususnya di wilayah perairan Banten, juga pernah terjadi dua tahun silam.

Meski kebocoran pipa saat ini sudah teratasi, Tebe meminta Pertamina meningkatkan pemeliharan peralatan sehingga peristiwa serupa tidak terulang ke depan. Tebe juga meminta pemulihan lingkungan pasca-kejadian serta kompensasi bagi masyarakat terdampak segera diproses.

Untuk pemulihan lingkungan dan kompensasi bagi masyarakat terdampak, Tebe meminta Pertamina melibatkan pemerintah daerah serta kelompok masyarakat agar tepat sasaran dan tidak memunculkan polemik di kemudian hari.

"Libatkan semua pihak yang terkait, khusus untuk yang 2019 maupun yang saat ini. Kemudian untuk yang baru saja terjadi, kami minta matangkan kembali matriks schedule penyelesaiannya. Libatkan semuanya, tuntas dari hulu ke hilir," imbau Tebe.

Perbaiki Kebocoran

Sementara itu, Corporate Secretary PT Pertamina, Brahmantya Satyamurti Poerwadi memastikan memperbaiki titik kebocoran yang terjadi pada pipa 16" MMF - Central Plant. Lokasi kebocoran terdeteksi pada Minggu 18 April 2021 dan langsung dilakukan perbaikan saat itu juga.

Sedangkan untuk pembersihan tumpahan minyak di laut masih dilakukan hingga saat ini dengan melibatkan masyarakat pesisir dan nelayan. Sementara alat yang dipakai di antaranya 142 kapal termasuk di antaranya kapal-kapal nelayan, empat skimmer dan 600 moveable oil boom.

"Ada 1.206 pekerja yang terlibat yang terdiri dari pekerja offshore response, nelayan, dan masyarakat pesisir," ujar Brahmantya.