Transportasi Jadi Perdebatan Alot

"Sejak 2016 hingga sekarang, saya belum melihat bus itu beroperasi di Kota Bekasi, saya justru mempertanyakan kenapa bus yang sudah dibeli tapi tidak kunjung beroperasi sampai sekarang. Ini pasti ada permasalahan dalam hal penganggarannya," kata Nur

Dalam debat itu, Nur meminta agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan penyelidikan terhadap hal tersebut "Ini harusnya sudah menjadi ranah pemeriksaan BPK atau KPK," kata Nur.

Rahmat menjawab bahwa, molornya pengoperasian transportasi massal ini bukan hanya terjadi di Kota Bekasi, namun daerah lain seperti Palembang dan Yogyakarta yang membutuhkan waktu dua sampai tiga tahun sebelum bus tersebut benar-benar beroperasional.

"Pembelian bus Transpatriot terjadi pada 2017, karena bertepatan dengan masa habis jabatan saya dengan Bapak Ahmad Syaikhu (Wakil Wali Kota Bekasi)," kata Rahmat.

Tentang pengaduan ke KPK dan BPK, Rahmat menilai jabatannya sebagai kepala daerah merupakan seorang politisi, bukan pengguna anggaran. "Kalau ada mark up (korupsi) boleh laporkan, lagian saya bukan pengguna anggaran," katanya.
Halaman Selanjutnya....