Transportasi Jadi Perdebatan Alot

Pengadaan transportasi Kota Bekasi menjadi isu utama dalam debat dua calon wali kota Bekasi.

BEKASI - Dua pasang Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi, Jawa Barat, saling beradu gagasan dalam pengembangan sarana dan prasarana transportasi pada debat kandidat Pilkada Jilid II, Kamis (3/5)

Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi petahana nomor urut 1 Rahmat Effendi-Tri Adhiyanto melontarkan capaian kinerjanya selama kurun waktu kepemimpinan 2013-2018 seputar transportasi publik. "Saat ini Kota Bekasi sudah memulai implementasi angkutan massal seperti Tranpatriot. Kalau calon lain masih baru mau memulai," kata Calon Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adhiyanto.

Transpatriot berupa bus 3/4 yang diproduksi oleh PT New Era berkapasitas 40 penumpang lebih. Transportasi massal yang digagas sejak 2016 itu dibeli menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) senilai total 11 miliar rupiah untuk sembilan unit bus

Pernyataan tersebut kemudian ditanggapi oleh Calon Wali Kota Bekasi nomor urut 2 Nur Supriyanto yang beranggapan program transportasi massal tersebut tidak berjalan mulus di Kota Bekasi.

"Sejak 2016 hingga sekarang, saya belum melihat bus itu beroperasi di Kota Bekasi, saya justru mempertanyakan kenapa bus yang sudah dibeli tapi tidak kunjung beroperasi sampai sekarang. Ini pasti ada permasalahan dalam hal penganggarannya," kata Nur

Dalam debat itu, Nur meminta agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan penyelidikan terhadap hal tersebut "Ini harusnya sudah menjadi ranah pemeriksaan BPK atau KPK," kata Nur.

Rahmat menjawab bahwa, molornya pengoperasian transportasi massal ini bukan hanya terjadi di Kota Bekasi, namun daerah lain seperti Palembang dan Yogyakarta yang membutuhkan waktu dua sampai tiga tahun sebelum bus tersebut benar-benar beroperasional.

"Pembelian bus Transpatriot terjadi pada 2017, karena bertepatan dengan masa habis jabatan saya dengan Bapak Ahmad Syaikhu (Wakil Wali Kota Bekasi)," kata Rahmat.

Tentang pengaduan ke KPK dan BPK, Rahmat menilai jabatannya sebagai kepala daerah merupakan seorang politisi, bukan pengguna anggaran. "Kalau ada mark up (korupsi) boleh laporkan, lagian saya bukan pengguna anggaran," katanya.

Nur pun menanggapi jawaban Rahmat, bahwa seorang kepala daerah atau pemimpin harusnya bertanggung jawab dengan apa yang dilakukannya untuk masyarakat. "Ilmu kepemimpinan yang saya miliki, harusnya komandan (pimpinan) bertanggung jawab, bukan menyerahkan ke orang lain," kata Nur.

Pernyataan Nur langsung ditanggapi sinis oleh Calon Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi yang menganggap gagasan untuk melibatkan unsur penegak hukum dalam pengadaan bus Transpatriot sebagai bentuk pelanggaran aturan main debat, karena bersifat tendensius yang mengarah kepada pribadinya. "Ini sudah bersifat menyinggung pribadi, tolong MC (master of seremonial) distop saja," kata Rahmat.

Ricuh

Pernyataan Rahmat mengundang reaksi dari puluhan pendukungnya yang menyaksikan langsung debat itu. Sejumlah pengurus Partai Golkar Kota Bekasi memvisualisasikan amarahnya kepada pasangan calon nomor urut 2 dengan memprotes panitia penyelenggara

Dalam kericuhan tersebut, sejumlah Anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bekasi merangsek masuk ke ruang debat untuk mengeluarkan secara paksa seorang pengurus Partai Golkar yang dianggap sebagai provokator.

Anggota kepolisian terpaksa mengeluarkan seorang pendukung dari pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi-Tri Adhianto Tjahyono dari ruang debat kandidat Pilkada 2018 karena dianggap provokator kericuhan.

Pemuda berkemeja warna putih dan kuning ini dikeluarkan karena dianggap mengganggu jalannya debat karena berupaya menuju panggung debat ke arah pasangan nomor urut 2.

Suasana mendadak ricuh sehingga petugas keamanan dan kepolisian setempat bergegas meredam amarahnya serta mengeluarkannya dari ruang rapat.

Ant/P-5