Transisi Menuju Ekonomi Hijau Harus Aktif Libatkan Sektor Swasta

» Pemerintah tidak dapat melakukan transisi dengan sukses apabila mengerjakannya sendiri.

» Reformasi diperlukan untuk menyelaraskan regulasi yang mempercepat pembangunan iklim cerdas.

DUBAI - Bank Dunia mendukung upaya pemerintah Indonesia untuk memulihkan ekonomi dari dampak pandemi Covid-19 sekaligus mengatasi masalah perubahan iklim. Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste, Satu Kähkönen, mengatakan pada dua tahun terakhir penuh tantangan karena pandemi menyebabkan krisis kesehatan, ekonomi, dan sosial di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

"Perekonomian Indonesia telah melewati krisis lebih baik daripada banyak perekonomian lain di dunia, berkat pengelolaan ekonomi makro Indonesia yang bijaksana," katanya.

Sekarang fokusnya bergeser ke mendukung pemulihan ekonomi dan mengatasi perubahan iklim. Perubahan iklim adalah tantangan yang menentukan zaman kita pada tahun 2030," kata Satu, di sela-sela perhelatan Expo 2020 Dubai, Selasa (29/3) seperti dikutip dari Antara.

Indonesia berkomitmen mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 26 persen dengan usaha sendiri dan sebesar 41 persen jika mendapat dukungan internasional pada tahun 2030. Indonesia juga berupaya untuk mencapai emisi nol bersih pada 2060 atau lebih cepat dan sedang mempersiapkan transisi sektor energi.

Sebagaimana di negara lain, transisi Indonesia menuju rendah karbon, kata Satu, harus aktif libatkan sektor swasta. Pemerintah di Indonesia atau di negara lain tidak dapat melakukan transisi dengan sukses apabila mengerjakannya sendiri.

"Dibutuhkan upaya semua orang, pemerintah, hingga sektor swasta, hingga masyarakat sipil dan mitra pembangunan. Saya senang mengakui upaya pemerintah untuk meningkatkan kebijakan dan proses institusi untuk memfasilitasi kemitraan publik-swasta dan investasi swasta," kata Satu.

Dia memaparkan, pada periode 2016 hingga 2021 ada beberapa peningkatan penting dalam investasi swasta di Indonesia, dengan 23 pendekatan dalam bentuk kemitraan publik-swasta, dengan nilai hampir mencapai 13,25 miliar dollar AS.

Menurutnya, reformasi diperlukan untuk menyelaraskan regulasi yang mempercepat pembangunan iklim cerdas.

Indonesia pun berencana untuk mengarusutamakan standar lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam infrastruktur dan menciptakan insentif untuk pembangunan bersih dan transisi energi yang berkelanjutan.

"Ini sangat baik untuk meningkatkan investasi swasta dan internasional melalui mekanisme pembiayaan yang inovatif dan lunak guna mengembangkan infrastruktur hijau," katanya.

Pengenalan Energi Terbarukan

Bank Dunia, tambahnya, berkomitmen untuk mendukung Indonesia dalam aksi mengatasi perubahan iklim melalui berbagai pembangunan. Lembaga tersebut mendukung inisiatif energi panas bumi Indonesia dan juga menyiapkan dukungan untuk modernisasi pelabuhan di Indonesia bagian timur dan berkolaborasi untuk meningkatkan mobilitas perkotaan melalui angkutan massal.

"Kami juga bekerja sama dengan pemerintah dalam penetapan harga dan kerangka perdagangan karbon baru pada program daur ulang aset, serta percepatan pengenalan energi terbarukan," kata Satu.

Menanggapi pernyataan Bank Dunia, pakar ekonomi dari Universitas Internasional Semen Indonesia (UISI), Surabaya, Leo Herlambang, mengatakan apresiasi Bank Dunia dalam penanganan pandemi secara tidak langsung melecut pemulihan ekonomi Indonesia.

"Dengan persepsi Bank Dunia yang baik, tentu mempengaruhi persepsi lembaga-lembaga rating terhadap Indonesia, sehingga investor menjadikan penilaian itu sebagai pertimbangan dalam berinvestasi," kata Leo.

Sementara itu, Pakar Ekonomi Universitas Katolik Atmajaya Jakarta, Yohanes B. Suhartoko, mengatakan untuk memulihkan ekonomi dan transisi energi, pemerintah harus melibatkan swasta.

Peran pemerintah dalam pemulihan ekonomi lebih sebagai fasilitator dan stimulator, karena pembiayaan dari APBN sudah terbatas seiring upaya mengembalikan defisit anggaran tidak lebih dari 3 persen.

Peneliti Ekonomi Center of Reform on Economics (Core), Yusuf Rendi Manilet, menambahkan kalau concern global soal isu keberlanjutan lingkungan semakin gencar. Sebab itu, perlu mencari titik tengah antara upaya menggenjot pertumbuhan ekonomi dengan tetap memperhatikan isu keberlanjutan.