Transisi ke EBT Masih Setengah Hati

JAKARTA - Pemerintah dinilai masih setengah hari untuk beralih sepenuhnya ke energi baru dan terbarukan (EBT). Di satu sisi pemerintah gencar mengejar target bauran EBT dalam energi nasional sebesar 23 persen pada 2025 dan penurunan emisi karbon di atas 1,4 juta ton pada 2035. Ironisnya, pada bagian lain, pemerintah masih menggenjot pemanfaatan energi fosil, terutama batu bara yang disulap menjadi gas atau teknik gasifikasi.

Padahal, banyak negara mulai meninggalkan penggunaan energi kotor, termasuk gas batu bara. Sebab, dalam jangka panjang, pemanfaatan energi fosil dan turunannya justru akan merugikan perekonomian nasional.

Meski demikian, pemerintah mengklaim proyek gasifikasi batu bara menjadi dimethyl ether (DME), terutama di Tanjung Enim, Sumatera Selatan bakal mengurangi kebergantungan pada impor liquified petroleum gas (LPG) dan belanja subsidi energi APBN. Kepastian tersebut didapat melalui penandatangan Amandemen Perjanjian Kerja Sama dan Perjanjian Pengolahan DME antara PT Pertamina (Persero), PT Bukit Asam Tbk (PTBA), dan Air Products & Chemical Inc (APCI), secara virtual di Jakarta dan Los Angeles, Amerika Serikat (AS).

Proyek Strategis Nasional (PSN) ini akan dilakukan di Tanjung Enim selama 20 tahun, dengan mendatangkan investasi asing dari APCI sebesar 2,1 miliar dollar AS atau setara 30 triliun rupiah. Dengan utilisasi 6 juta ton batu bara per tahun, proyek ini dapat menghasilkan 1,4 juta DME per tahun untuk mengurangi impor LPG 1 juta ton per tahun sehingga dapat memperbaiki neraca perdagangan.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan pemerintah mendukung penuh proyek gasifikasi tersebut karena dapat mengurangi kebergantungan pada impor, juga menghemat cadangan devisa, dan menyerap tenaga kerja. Kerja sama ini merupakan wujud dari eratnya hubungan ekonomi antara Indonesia dan AS.
Halaman Selanjutnya....