Kawal Pemilu Nasional Mondial Ekonomi Megapolitan Olahraga Rona The Alun-Alun Kupas Splash Wisata Perspektif Wawancara Foto Video Infografis
Strategi Pencapaian SDGs

Transformasi Sistem Pangan Masuk dalam RPJPN 2025-2045

Foto : ANTARA/HO-Bappenas

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa foto bersama dalam United Nations Food Systems Summit (UNFSS) +2 Stocktaking Moment 2023 di Kantor Pusat Food and Agriculture Organization (FAO) di Roma, Italia, Senin (24/7/2023).

A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa menyampaikan tiga poin terkait pandangan Indonesia terhadap peran transformasi sistem pangan global untuk mencapai target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).

"Pertama, Indonesia berkomitmen untuk mengubah sistem pangan di tingkat nasional dan daerah," ujar dia dalam United Nations Food Systems Summit (UNFSS) +2 Stocktaking Moment 2023 di Kantor Pusat Food and Agriculture Organization (FAO) di Roma, Italia.

Suharso dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu (26/7), menyebutkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan telah mengamanatkan Indonesia untuk mengubah sistem pangan menjadi lebih inklusif, tangguh, dan berkelanjutan. Sebagai negara kepulauan terbesar dan beragam, lanjut dia, melokalkan sistem pangan berdasarkan kekayaan keanekaragaman hayati dan sosial budaya lokal Indonesia adalah salah satu cara mengubah sistem pangan tanah air.

"Dalam hal ini, Indonesia mempertimbangkan transformasi sistem pangan pertanian dan nexus of Food, Energy, Water sebagai bagian penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045," kata Menteri PPN.

Poin kedua yaitu memperkuat sektor pertanian dan dukungan terhadap petani skala kecil yang dinilai krusial dalam transformasi sistem pangan di Indonesia.

"Petani skala kecil memiliki peran penting dalam sistem pangan. Untuk itu, pemerintah Indonesia mengambil peran melalui penciptaan enabling environment yang mendukung petani skala kecil," ucap Kepala Bappenas.

Adapun poin terakhir ialah urgensi kemitraan multi-pihak yang lebih kuat dan inklusif dalam transformasi sistem pangan. Dalam hal ini, Indonesia dinyatakan telah melaksanakan rangkaian dialog dan kemitraan yang bersifat multi-pihak, antara lain dalam perumusan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi.

Selain itu, dana alokasi khusus juga merupakan instrumen untuk memfasilitasi pemerintah daerah dalam membangun sistem pangan lokal mereka.


Redaktur : Muchamad Ismail
Penulis : Antara

Komentar

Komentar
()

Top