Transfer Dana ke Daerah Diharapkan Kurangi Angka "Stunting"

JAKARTA - Kementerian Keuangan menyatakan alokasi transfer dana ke daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 naik menjadi 857,6 triliun rupiah, yang digunakan antara lain untuk menangani kemiskinan ekstrem dan penurunan stunting.

Dalam acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2024 di Jakarta, Rabu (29/11), disebutkan kalau angka stunting di Indonesia berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) masih di angka 21,6 persen, sedangkan saran dari Organisasi Kesehatan Dunia, standar prevalensi stunting harus di bawah 20 persen. Oleh karena itu, pemerintah menargetkan penurunan angka stunting menjadi 14 persen pada 2024.

Adapun pada Maret 2023, angka kemiskinan ekstrem turun menjadi 1,12 persen atau berkurang 0,62 persen dari September 2022.

Selain itu, peningkatan alokasi transfer ke daerah juga ditujukan untuk mendukung penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) daerah terutama untuk guru dan tenaga kesehatan, meningkatkan pelayanan publik di daerah, mendukung operasional sekolah pendidikan anak usia dini (PAUD) dan pendidikan kesetaraan.

Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Awan Santosa, mengatakan pemerintah harus mengupayakan efektivitas anggaran penanganan stunting melalui pelibatan masyarakat dalam gerakan bersama pencegahan dan penanganannya.

Anggaran yang digelontorkan, katanya, harus benar-benar efektif menekan stunting. "Jangan sampai anggarannya setiap tahun ada, tetapi masalah stunting-nya tidak kunjung turun," kata Awan.

Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan alokasinya sampai di bawah, ke masyarakat atau keluarga yang benar-benar layak mendapat pelayanan masalah stunting. "Programnya harus bisa lebih dioptimalkan lagi agar anggaran itu benar-benar efektif menekan stunting," tegasnya

Sebelumnya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan sinergi kebijakan antara APBN pusat dan daerah terus ditingkatkan melalui harmonisasi belanja pusat dan daerah dari tahap perencanaan hingga penganggaran yang berdimensi regional serta penguatan intervensi belanja di daerah akan terus dimonitor dan ditingkatkan.

Miskin Ekstrem

Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) baru-baru ini melaporkan terdapat 3,3 juta orang masuk dalam kategori miskin ekstrem, dan terkonsentrasi di Indonesia bagian timur.

"Jumlahnya 3,3 juta di seluruh wilayah Indonesia. Tentu kita bisa melihat persentase angka kemiskinan ekstrem yang tinggi ini di Indonesia bagian timur sehingga perlu penanganan yang khusus," ujar Deputi bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK, Nunung Nuryartono, beberapa waktu lalu.