Transaksi Belanja di Daerah Mulai Menggeliat

JAKARTA - Transaksi dan belanja masyarakat di daerah mulai menggeliat dan meningkat sejak Maret 2022. Peningkatan belanja tersebut menunjukkan perbaikan dan pertumbuhan ekonomi seiring dengan makin masifnya pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah dalam dua tahun terakhir.

Chief Economist Bank Mandiri, Andry Asmoro, dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (8/5), mengatakan merujuk pada data historis Mandiri Spending Index (MSI), kegiatan belanja beranjak naik setelah pemerintah berhasil menurunkan tingkat kasus Covid-19, yang dilanjutkan dengan kebijakan pelonggaran mobilitas pada pertengahan 2021.

"Penanganan Covid-19 yang signifikan juga berhasil mengeskalasi pertumbuhan ekonomi pada semester II-2022 ke level pemulihan yang berkelanjutan," kata Andry.

Tim Ekonom Bank Mandiri memperkirakan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini berkisar 5,17 persen, yang dimulai dengan proyeksi capaian 4,95 persen pada triwulan I-2022.

Faktor yang mempengaruhi percepatan pertumbuhan ekonomi di Tanah Air ke depan, salah satunya perbaikan harga komoditas yang telah berlangsung sejak akhir 2020 lalu. Kenaikan itu akan meningkatkan transaksi belanja dan berujung pada perbaikan ekonomi di daerah.

Lebih lanjut dikatakan, bila mobilitas masyarakat dilonggarkan dan kasus Covid-19 dapat ditekan, pemulihan ekonomi daerah dipastikan akan lebih masif. Sebab dengan begitu, pembangunan yang memicu perbaikan kualitas infrastruktur di daerah mampu menopang keberlanjutan pertumbuhan ekonomi.

Merujuk data Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), setidaknya terdapat sebanyak 201 proyek dan 10 program dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) Terbaru. Tidak hanya di Pulau Jawa, proyek strategis nasional ini juga tersebar di luar Pulau Jawa.

"Tingkat pembangunan infrastruktur, seperti jalan tol, pelabuhan, dan bandara yang semakin masif sangat berdampak pada kemudahan mobilitas antarwilayah, baik untuk mobilitas manusia maupun barang," jelasnya.

Faktor pendukung pertumbuhan ekonomi juga ditunjang dari kebijakan pemerintah untuk mendorong investasi lebih merata di luar Jawa.

"Pembangunan ke depan tidak hanya fokus ke Pulau Jawa dan Indonesia Bagian Barat, tetapi ke luar Pulau Jawa dan Indonesia Bagian Timur. Kinerja pertumbuhan ekonomi regional menunjukkan bahwa dalam lima tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi di pulau-pulau di luar Jawa jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Pulau Jawa," jelas Andry.

Dalam jangka panjang, pertumbuhan ekomomi daerah disertai dengan pemerataan pendapatan antara masyarakat di luar Pulau Jawa dengan Pulau Jawa diharapkan akan semakin baik. Sebab dengan begitu, ketimpangan pendapatan antara wilayah luar Jawa dan Pulau Jawa serta akan menurun sehingga dapat mendorong peningkatan ekonomi di daerah.

Menurut Andry, faktor yang akan mendorong ekonomi daerah dapat dipicu lewat pembangunan infrastruktur yang semakin merata, pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus yang tersebar merata di seluruh wilayah Indonesia.

Perlindungan Sosial

Secara terpisah, Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Awan Santosa, mengatakan agar daya beli masyarakat di daerah meningkat, pemerintah harus memperbaiki tata niaga, distribusi, dan stabilisasi harga kebutuhan pokok

Selain itu, juga perlu mengakselerasi berbagai program perlindungan sosial dan jaminan sosial bagi masyarakat bawah, memfasilitasi pasar dan produk lokal, serta redistribusi pendapatan melalui peningkatan upah riil bagi pekerja.

"Pemerintah harus lebih serius menurunkan angka kemiskinan sebab transaksi dan belanja itu juga terkait erat dengan seberapa besar pendapatan masyarakat," kata Awan.

Sementara itu, Direktur Indef, Tauhid Ahmad, mengatakan meskipun pemerintah berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi melalui konsumsi, tetapi daya beli masyarakat tetap sulit ditingkatkan karena ekspor diperkirakan bakal turun seiring dengan larangan ekspor komoditas andalan.

"Konsumsi memang menyumbang 56 persen dari PDB, tapi kalau ekspor terganggu maka pertumbuhan tinggi yang diharapkan juga sulit tercapai," katanya.