Toleransi Jangan Hanya Retorika Belaka

Indonesia merupakan negara yang terkenal dengan keragamannya, termasuk dalam kehidupan beragama. Kerukunan menjadi penting untuk menjaga persatuan antarmasyarakat. Meski begitu kerap muncul banyak kasus di masyarakat yang berkaitan dengan konflik antarumat beragama.

Kementerian Agama (Kemenag) merupakan kepanjangan tangan pemerintah untuk mengurusi hal tersebut. Moderasi beragama menjadi hal yang kerap didengungkan untuk merawat kerukunan antarumat beragama. Meski begitu, Kemenag juga memiliki tugas lain seperti penyelenggaraan pendidikan serta penyelenggaraan ibadah haji.

Kedua hal tersebut juga tidak luput dari isu-isu yang butuh perhatian lebih. Terkait pendidikan, Presiden RI, Prabowo Subianto, menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Terkait ibadah haji misalnya, sempat muncul polemik serta pembentukan Tim Panitia Khusus Ibadah Haji untuk mengevaluasi penyelenggaraan ibadah haji 2024.

Untuk mengetahui terkait ketiga isu tersebut, wartawan Koran Jakarta, Muhamad Ma'rup, mewawancarai Menteri Agama (Menag), Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA, dalam beberapa kesempatan. Berikut petikan wawancaranya.

Indonesia terkenal dengan keragamannya, termasuk dalam kehidupan beragama. Bagaimana Anda memandang hal tersebut?

Nilai jual Indonesia bukan hanya mineral yang diekspor ke berbagai negara. Ada juga salah satu selling point atau nilai jual Indonesia, yaitu kerukunan. Tidak ada negara seplural Indonesia yang mampu menciptakan kerukunan sedemikian indah di kolong langit ini, kecuali Indonesia.

Coba kita lihat di Timur Tengah, etniknya tidak lebih dari empat. Afghanistan ada tujuh etnik. Kita 1.500 lebih. Kondisi di negara-negara kawasan teluk yang hingga saat ini tidak kunjung lepas dari konflik. Padahal, bahasa mereka sama, peradabannya sama, tapi tidak bisa kompak.

Kita yang sedemikian luas, kepulauan, warna kulit berapa, bahasa berapa, tapi bisa kompak dalam Bhinneka Tunggal Ika. Ini lukisan Tuhan yang harus kita syukuri. Perbedaan adalah karunia Tuhan. Untuk itu, menjadi tugas warga Indonesia untuk merawat karunia Tuhan dalam bentuk Indonesia.

Indonesia itu lukisan hidup, lukisan Tuhan. Jangan ada yang mengacak-acak. Merusak itu perbuatan dosa. Indonesia sedemikian utuh, jangan ada yang mengacak-acak. Perbedaan harus dirayakan.

Toleransi tidak boleh hanya menjadi retorika belaka. Toleransi jangan hanya menjadi hiasan bibir. Toleransi yang sejati adalah kesediaan kita menerima orang yang berbeda dengan kita dengan tulus.

Bagaimana Anda mendorong agar terciptanya kerukunan antarumat beragama?

Saya sudah meminta Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BMBPSDM) untuk lebih aktif memotret dan memetakan fenomena kerukunan umat beragama di masyarakat. BMBPSDM adalah unit eselon I di Kemenag yang merupakan peralihan dari Badan Litbang dan Diklat Kemenag. Badan ini bertugas untuk merumuskan dan memberikan rekomendasi kebijakan di bidang moderasi beragama dan pengembangan sumber daya manusia di bidang keagamaan.

Tugas Kementerian Agama itu bukan bagaimana menyatukan umat, melainkan memberi pembelajaran pada umat bagaimana hidup berdampingan. Untuk dapat memberikan pembelajaran itu, kita perlu mengetahui mapping kerukunan masyarakat yang ada. Kehadiran BMBPSDM ini harus lebih aktif memotret berbagai fenomena (kerukunan) masyarakat yang ada.

Kita harus bersyukur kepada Tuhan karena memberi geografis Indonesia di posisi silang yang diapit oleh dua samudra dan diapit dua benua. Berada di pusat terpadat lalu lintas dunia, Indonesia dapat bertahan menjadi negara kesatuan.

Berdasarkan riset, perekat terbaik pluralisme di Indonesia adalah kerekatan umat beragamanya. Jadi, selama kerukunan antarumat beragama kokoh, maka tidak ada satu pun kekuatan negara asing yang bisa merusak negeri kita.

Penguatan Moderasi Beragama menjadi sangat penting, yakni berupaya menjaga keutuhan bangsa melalui pendekatan keagamaan. Peta geososial dan geopolitik perlu dibaca sehingga bisa dikaitkan dengan peran dan fungsi agama bagi masyarakatnya. Selain itu, kita juga perlu memiliki peta potensi konflik keagamaan sebagai early warning langkah-langkah yang efektif untuk itu.

Di sisi lain, BMBPSDM tidak boleh mengungkit-ukit sesuatu yang bukan masalah, tetapi menjadi masalah, membesarkan masalah yang seharusnya kecil, atau sebaliknya. Salah satu kegagalan dalam menangani masalah adalah adanya kesalahan persepsi.Maka, kita memotret suatu masalah dengan benar. BMBPSDM harus mampu memotret secara valid fenomena di masyarakat.

Beberapa waktu lalu ada salah satu tokoh agama yang menjadi perhatian publik karena tindakannya tidak mencerminkan profesi. Bagaimana pandangan Anda?

Dalam masyarakat Indonesia, banyak orang mengaku ulama dengan hanya bermodalkan kartu nama, padahal minim pengetahuan. Tidak punya kapasitas. Hanya modalnya cetak kartu nama, sudah modal haji, kiai haji, dan lantas menggunakan pakaian sorban, sangat-sangat berwibawa. Padahal background-nya sangat-sangat minim. Jadilah ulama besar dalam masyarakat kita.

ANTARA/HO - Kementerian PU

Ada ide yang telah bergulir sejak lama, yaitu sertifikasi mubalig. Meski begitu, ide tersebut harus dikaji secara komprehensif dan tidak reaktif. Apakah itu menyelesaikan persoalan? Apakah nanti tidak menimbulkan persoalan baru?

Saya sependapat dengan pandangan sejumlah kalangan bahwa kompetensi dalam dakwah sangat penting. Dan jika berbicara tentang dakwah, maka itu tidak hanya terkait pendakwah atau sertifikasi mubalig tersebut.

Paling tidak ada lima hal yang harus diperhatikan dalam dakwah, yaitu materi dakwah, metode dakwah, media dakwah, objek dakwah, dan ada pendakwah. Jadi, mubalig hanya satu di antara lima faktor. Tidak mungkin bisa selesai persoalan kalau hanya menyelesaikan satu faktor; harus komprehensif.

Pada penyelenggaraan ibadah haji 2024 Anda belum menjabat sebagai Menteri. Menurut Anda, bagaimana pelaksanaannya?

Dalam menyelenggarakan penyelenggaraan haji 2024 meski ada beberapa kekurangan, secara umum, penyelenggaraan ibadah haji tahun ini berjalan dengan baik dan lancar. Harapan jemaah haji untuk mendapatkan pelayanan maksimal demi terwujudnya haji yang mabrur telah diupayakan selama 73 hari.

Selain itu, komitmen untuk menyediakan pelayanan haji ramah lansia dan haji yang berkeadilan telah diupayakan secara maksimal. Sebanyak 21,41 persen atau sekitar 45.678 jemaah merupakan jemaah haji lansia di atas 65 tahun.

Alhasil, berdasarkan hasil survei yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Kepuasan Jemaah Haji Indonesia (IKJHI) Tahun 2024 mencapai 88,20 dengan kategori sangat memuaskan. Semua jenis layanan pada tahun 1445 H/2024 M berada pada kategori memuaskan dan sangat memuaskan.

Dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024 sempat ada polemik. Bagaimana Anda mencegah hal tersebut untuk pelaksanaan selanjutnya?

Kami akan konsisten menerapkan regulasi dan sistem yang ditetapkan untuk memastikan pelaksanaan ibadah haji berjalan lebih adil, sehat, lancar, dan transparan. Rencana kerja ini akan dilengkapi dengan memorandum of understanding (MoU) dengan Badan Penyelenggara Haji dan DPR Komisi VIII untuk menyepakati kebijakan dan persyaratan yang dibutuhkan.

Selain itu, kami akan tegas. Jangan sampai ada penyimpangan. Penyelenggara haji harus yang terbaik juga bersih. Ini urusan suci, makanya juga harus suci pelaksanaannya.

Saat ini ada transisi organisasi di Kemenag. Bagaimana hal tersebut tidak mengganggu persiapan dan pelaksanaan ibadah haji 2025?

Saat ini ada Badan Penyelenggara Haji (BP) Haji. BP Haji akan fokus pada penyelenggaraan ibadah haji dengan tetap berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama. Jadi untuk tahun 2025, Kementerian Agama tetap bertanggung jawab atas penyelenggaraan ibadah haji. Karena penyelenggaraan haji tahun depan sudah berjalan, kami memastikan koordinasi intensif dengan BP Haji agar prosesnya berjalan lancar dan lebih baik dari tahun sebelumnya.

Haji tidak boleh gagal gara-gara transisi organisasi. Kami akan bekerja keras untuk memastikan transisi berjalan mulus tanpa mengorbankan kualitas pelayanan jemaah. Untuk memastikan hal tersebut, perlu adanya komunikasi intensif dengan berbagai pihak baik dengan Badan Haji maupun komisi VIII DPR RI.

Insya Allah transisi berjalan dengan halus sehingga tidak adanya kendala bagi jemaah haji. Kita sudah bersepakat antara Badan Penyelenggara Haji dan Kementerian Agama RI. Karena yang utama adalah keselamatan dana kenyamanan jemaah haji.

Sudah ada pertemuan dengan pemerintah Arab Saudi terkait penyelenggaraan ibadah haji. Seperti apa tanggapan atau bahasan dari pertemuan tersebut?

Alhamdulillah, Menteri Haji Arab Saudi, Tawfiq F Al Rabiah, di luar dugaan kami ternyata sangat apresiasi terhadap gagasan-gagasan yang kami planning-kan tahun ini. Menteri Haji dan timnya di Saudi Arabia kemarin lebih siap untuk memberikan perhatian khusus kepada Indonesia.

Beliau juga mengapresiasi Pak Presiden Prabowo yang membentuk badan khusus yaitu Badan Penyelenggara Haji. Ditambah lagi dengan penguatan-penguatan yang dilakukan oleh Menteri Agama.

Salah satu poin yang dibahas adalah permintaan tambahan petugas haji. Kami minta tambahan petugas ya. Karena saya sampaikan bahwa jemaah haji kita itu nanti banyak yang senior, banyak yang lanjut usia, dan itu membutuhkan bantuan baik itu tenaga medis, maupun juga tenaga personal.

Untuk kuota jemaah haji tahun 2025 nanti apakah ada penambahan?

Kepastian kuota itu juga seperti tahun lalu ya. Jadi intinya seperti itu ya, kuota kita kan ditentukan oleh OKI (Organisasi Kerjasama Islam). Kami lebih mementingkan untuk membicarakan ketertibannya, tapi per hari ini kami tidak membicarakan tambahan kuota. Karena siapa tahu nanti tambahan kuota itu malah justru memberikan beban pelaksanaan ibadah haji ini.

Meski begitu, pemerintah akan membahas kuota haji dengan pemerintah Arab. Jadi, soal nanti kalau kita sudah siap dengan tambahan kuota, mungkin kita akan pikirkan. Tapi, kalau itu dimungkinkan dengan segala sesuatunya secara profesional, tidak tertutup kemungkinan untuk itu.

Saat ini, kita sudah melakukan seleksi calon jemaah haji ya, siapa saja yang Istitha'ah, siapa yang tidak Istitha'ah. Siapa yang sakit dan siapa yang meninggal. Prosesnya sudah 80 persen dan awal Januari ini sudah selesai siapa nanti akan jadi calon jemaah haji secara resmi.

Kemenag juga mengurusi pendidikan. Bagaimana pandangan Anda terkait pengelolaan pendidikan di Kemenag?

Pentingnya menanamkan rasa cinta sejak dini kepada anak-anak Indonesia. Karena itu, diperlukan pengembangan kurikulum yang berbasis cinta di lingkungan pendidikan agama dan keagamaan.

Guru lembaga pendidikan agama dan keagamaan tidak semata mengajarkan ilmu pengetahuan kepada anak. Lebih dari itu, mereka juga menanamkan nilai-nilai agama. Karena itu, metodologinya juga berbeda. Aktivitas di lembaga pendidikan agama dan keagamaan tidak semata belajar, mengerjakan PR (pekerjaan rumah), dan evaluasi, tapi juga diwarnai dengan kegiatan ibadah.

Guru berasal dari dua kata yakni ‘Gu’ artinya kegelapan, ‘Ru’ artinya obor. Maka guru itu berarti penerang dalam kegelapan. Di dalam dirinya ada wibawa spiritualitas. Selama ini, guru hanya dipahami sebagai pengajar. Sementara murid, artinya orang yang berkehendak serius untuk mendapatkan ilmu.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Bagaimana untuk pelaksanaannya di Kemenag?

Kami terus berupaya meningkatkan kesejahteraan guru melalui berbagai kebijakan, pelatihan, dan fasilitas yang memadai. Pemerintah juga terus berkomitmen untuk memastikan para guru memiliki hak yang sama sebagaimana insan pendidik lainnya. Kemenag juga terus berupaya meningkatkan kemampuan para guru agar kompeten dalam menghadapi tantangan dunia pendidikan yang semakin berkembang.

Kementerian Agama menganggarkan sejumlah anggaran dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional pada 2025. Kemenag misalnya menganggarkan 897.157.500.000 rupiah untuk Insentif Guru Non PNS. Kami terus berupaya mengusahakan peningkatan kesejahteraan guru sebagai pilar utama pendidikan.

Meski dengan keterbatasan anggaran, kami terus berupaya mencetak prestasi yang membanggakan di bidang pendidikan keagamaan. Walaupun demikian, tetap kita menampilkan satu penampilan yang luar biasa, karena sepertinya tidak kalah dengan penyelenggaraan pendidikan yang lain. Bahkan di tingkat madrasah, insan cendekia itu belum tertandingi sebagai urutan pertama sampai sekarang ini.

Koordinasi dengan kementerian pendidikan seperti apa?

Kami sudah membahas upaya percepatan proses Pendidikan Profesi Guru (PPG). Kami membahas upaya untuk mengatasi antrean PPG bagi guru mata pelajaran agama (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu) di sekolah umum dan guru mata pelajaran umum di lembaga pendidikan agama.

Jika tidak ada terobosan percepatan, daftar antreannya bisa mencapai 30–50 tahun. Masih banyak mereka yang belum mendapatkan sertifikasi. Jadi, untuk mempercepat pengantrean itu kami bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Kerja sama ini, sangat penting karena kedua kementerian sama-sama mengelola pendidikan. Kalau pendidikan umumnya di Kemendikdasmen, pendidikan agamanya di Kementerian Agama. Kami sepakat mengakumulasi sumber daya untuk menghasilkan solusi yang cepat dan efektif. Harapannya kerja sama ini dapat memberikan dampak bagi kemajuan pendidikan di Indonesia.

Kita bicarakan bersama ke depan apa yang bisa kita bantu di sini dan apa yang bisa diperbantukan untuk kita, apa yang bisa kita sinergikan. Alhamdulillah banyak kemajuan. Kita menyelesaikan masalah budgeting-nya. Kita akumulasi sesuatu yang cepat dan lebih bagus.

Untuk sertifikasi guru sendiri di Kemenag saat ini kondisinya seperti apa?

Kementerian Agama tahun ini menggelar Pendidikan Profesi Guru (PPG) untuk 28.536 guru Pendidikan Agama Islam (PAI). Mereka adalah guru yang diangkat pemerintah daerah, Kemendikbud, yayasan, dan juga Kementerian Agama. Selama 2024, PPG digelar dalam dua angkatan: 13.409 peserta pada angkatan pertama, dan 15.127 peserta pada fase kedua. Dari jumlah itu, sebanyak 16.719 adalah guru ASN (5.469 PNS dan 11.250 PPPK) dan 11.817 adalah Non ASN.

Anggaran yang dikeluarkan untuk program PPG 2024 mencapai 142,68 miliar rupiah. Biayanya bersumber dari anggaran pemerintah daerah serta lembaga pemerintah non-struktural, seperti Baznas, BWI, dan Baitul Mal. Kemenag berperan sebagai koordinator.