TNI Hadir untuk Lindungi Rakyat

Gubernur adalah Ketua Forkopinda yang anggotanya meliputi Pangdam, Kapolda, Ketua Pengadilan, dan Kepala Kejaksaan. "Dengan posisinya, LE seharusnya melaksanakan rapat Forkopinda untuk bersama-sama membahas tentang upaya menumpas gerakan separatis diwilayahnya. Bukan membuat statemen yang seakan-akan menjadi juru bicara gerombolan separatis dan menyudutkan peranan TNI-Polri dalam penegakan hukum," tukasnya.

Aidi menambahkan, Kodam XVII/Cenderawasih tidak akan menarik pasukan dari Kab. Nduga. Selaku prajurit di lapangan hari raya bukanlah alasan untuk ditarik dari penugasan. "Kami prajurit sudah terbiasa merayakan hari raya di daerah penugasan, di gunung, di hutan, di tengah laut atau di manapun kami ditugaskan. Dan tidak ada masalah dengan perayaan Natal di Mbua dan Yigi Kompleks, rakyat dan aparat keamanan khususnya umat Kristiani akan melaksanakan ibadah secara bersama-sama. Pada 6 Desember di Mbua dilaksanakan ibadah bersama antara rakyat dan TNI di Gereja Mbua dipimpin Pendeta Nataniel Tabuni (Koordinator Gereja se Kab. Nduga) dihadiri Danrem 172/PWY Kolonel J Binsar P Sianipar," lanjutnya. fdl/R-1

Gubernur Mesti Bijak

Aidi menegaskan terjadinya tindakan kekerasan yang memakan korban dan mengakibatkan trauma terhadap rakyat di Nduga, bukan disebabkan karena hadirnya aparat keamanan TNI-Polri di daerah tersebut. Tetapi kekerasan itu terjadi karena adanya pelanggaran hukum, karena adanya gerombolan separatis yang mempersenjatai diri secara illegal, melakukan pembantaian secara keji terhadap rakyat sipil yang tidak berdosa.

"Ingat, mempersenjatai diri sendiri cara illegal itu sudah merupakan pelanggaran hukum berat yang tidak pernah dibenarkan dari sudut pandang hukum manapun di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Tapi kalau aparat keamanan yang diminta untuk meletakkan senjata, itu adalah kesalahan terbesar," ungkapnya.
Halaman Selanjutnya....