TNI AD Dukung Setiap Kebijakan Pemerintah

JAKARTA - TNI Angkatan Darat mendukung sepenuhnya setiap kebijakan dan program pemerintah, termasuk perpindahan Ibu Kota Negara (IKN). Maka, seluruh jajaran TNI AD tidak bicara macam-macam soal perpindahan IKN. Hal tersebut ditegaskan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad), Jenderal Dudung Abdurachman saat Rapim TNI AD di Mabes AD, di Jakarta, Rabu (2/3).

Menurut Dudung, dalam Rapim TNI-Polri, Presiden Jokowi memberi penekanan khusus soal masalah di grup WhatsApp yang masih mempertanyakan kebijakan perpindahan IKN. "Ada penekanan khusus dari Presiden, masalah WA Grup yang masih membicarakan IKN. Pada prinsipnya, TNI AD mendukung penuh program pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan," kata Dudung.

Menurutnya, kebijakan perpindahan IKN sudah tak bisa diganggu gugat karena telah final. Bahkan TNI AD akan mempersiapkan pindah ke Kalimantan. "Masalah disiplin militer itu di WA group, nanti saya tekankan kepada seluruh komandan satuan. Jangan ada yang bicara aneh-aneh. Kita loyal tegak lurus kepada Presiden atau panglima tertinggi. Ini sudah final. Maka, apa pun yang terjadi dalam proses pemindahan IKN, TNI AD mengikuti," katanya.

Dudung kepada media sebelum rapim, mengungkapkan, dalam rapim dibahas evaluasi terhadap kebijakan yang sudah dilaksanakan selama tahun 2021. Namun secara garis besar, rapim fokus membahas pernyataan Presiden Jokowi pada saat rapim TNI-Polri Tahun 2022 hari Selasa.

"Titik berat pada tindak lanjut yang disampaikan Bapak Presiden saat rapim TNI-Polri tentang perkembangan situasi kini yang harus diwaspadai," katanya. Presiden menyampaikan agar hati-hati dengan dampak perkembangan globalisasi. Misalnya, mengenai konflik Russia dan Ukraina yang diprediksi akan berdampak pada bahan pangan, sumber daya alam, dan kenaikan harga-harga. Ini harus diantisipasi. Kemudian ada perkembangan lain masalah radikalisme yang harus juga diantisipasi.
Halaman Selanjutnya....