Titik Rawan Pemilu 2019 Harus Diantisipasi

JAKARTA- Pemilihan umum serentak tahun 2019, tinggal hitungan bulan saja. Bulan April nanti, seluruh warga yang tercatat sebagai pemilih akan menunaikan hak pilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Namun hingga tahapan hari ini, masih ada sejumlah titik rawan yang harus dicermati dan diantisipasi.

"Ada beberapa hal yang perlu dicermati terkait titik-titik kerawanan Pemilu 2019 yang harus diantisipasi oleh penyelenggara, peserta Pemilu, pihak keamanan, dan masyarakat," kata Girindra Sandino, Peneliti Seven Strategic Sudies yang juga Wakil Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu Indonesia (KIPP) di Jakarta, Senin (28/1).

Kerawanan pemilu pertama yang harus diantisipasi kata dia terkait dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Daftar pemilih merupakan instrumen paling mendasar dari penyelenggaraan pemilu. Tapi, saat ini masih ada sekitar 5,38 juta penduduk Indonesia yang belum melakukan perekaman e-KT P. Belum lagi, masih saja ditemukan permasalah DPT di berbagai daerah.

"Bila kita menengok kebelakang, yakni pemilu 2014 lalu, ada permasalahan dengan semrawutnya DPT. Sekarang juga begitu, DPT mengalami keterlambatan," katanya.

Potensi kerawanan kedua yang harus diantisipasi kata dia, terkait dengan proses produksi dan distribusi logistik. Karena itu harus dipastikan apakah sudah tepat jumlah logistik pemilu yang akan didistribusikan mengingingat DPT terus berubah atau dalam proses perbaikan. Walau pun memang ada klausul tambahan 2,5 persen per TPS.

Kerawanan yang ketiga kata Girindra menyangkut potensi mobilisasi pemilih fiktif dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK). Kata dia, DPK adalah daftar warga yang punya hak pilih namun belum terdata dalam DPT. Pemilih kategori ini bisa menggunakan hak pilihnya cukup dengan membawa e-KT P di TPS terdekat sesuai alamat pada e-KT P. Ini juga yang menjadi titik rawan. Bisa saja ini dijadikan modus kecurangan yang terkait dengan pemilih siluman. ags/AR-3